Infografis
Suara.com - Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Laporannya terkait dugaan penistaan agama karena Anies memakai akronim Amin dalam kegiatan kampanye sebagai Capres bersama Cawapresnya, Muhaimin Iskandar.
Laporan kelompok tersebut direspons oleh komika Kiky Saputri di platform X. Sambil membagikan tautan berita online pelaporan Anies, komika perempuan ini menganggap apa yang dilaporkan cukup berlebihan.
"Siapa si nih yang ngelaporin. Lebay banget dah," kata Kiky dikutip Sabtu (23/12/2023).
![Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di arena debat cawapres, JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023). [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/22/47211-anies-baswedan-dan-muhaimin-iskandar.jpg)
Kiky lantas berkelakar untuk minta orang yang bernama Pak Amin dilaporkan juga ke ranah hukum.
"Nggak sekalian tuh orang-orang yang namanya Pak Amin dilaporin juga. Keterlaluin!" sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia melaporkan Anis Baswedan ke Bareskrim pada Jumat (22/12/2023). Anies dinilai melakukan penistaan agama karena menggunakan akronim Amin bersama pasangannya, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Seperti diketahui, Amin adalah akronim dari Anies-Imin. Tapi menurut Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala, pemakaian akronim itu termasuk dalam penistaan agama.
"Jelas bahwa dijelaskan dalam hadits-hadits bahwasanya penggunaan kata Amin ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Umar.
Menurut Umar, bukan cuma di Islam, kata Amin punya makna sama bagi agama lain di Indonesia. Dia pun menuding Anies mempolitisasi agama demi kepentingan di Pilpres 2024 dengan menggunakan akronim Amin.
Baca Juga: Usai Debat Cawapres, Anies-Muhaimin Sambangi Rumah Jusuf Kalla Bahas Apa?
"Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasanya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini," kata Umar.
