Infografis
Suara.com - Baru saja berniat menjadi politisi, Gilang Dirga sudah dihadang masalah. Hal ini lantaran nama sang presenter yang terseret kasus promosi judi online.
Gara-gara masalah tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak KPU agar mencoret nama Gilang Dirga sebagai bacaleg.
"Jadi, nama itu yang kami adukan ke KPU supaya mendapat perhatian khusus dibanding dengan caleg-caleg yang lain," kata Direktur LBH PB PMII Muhamad Qusyairi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Sementara namanya riuh di kalangan LBH, Gilang Dirga masih aktif di kegiatan PPP, partai yang menjadi kendaraan politiknya.
Baca Juga: KPU Tak Coret Bacaleg Artis Diduga Promosi Judi Online, Analis: Sudah Kebaca, Takkan Ada Koreksi
Terlihat dalam laman Instagram Story, Rabu (27/9/2023), Gilang Dirga menghadiri seminar bertajuk, 'Peran Wisata Halal Dalam Membangkitkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif'.
Raut wajah Gilang Dirga pun terlihat tersenyum saat berfoto bersama beberapa orang dalam acara tersebut. Bahkan tidak tampak kekhawatiran soal dirinya diadukan ke KPU.
Gilang Dirga bukan satu-satunya artis yang terlibat promosi judi online dan mencalonkan diri sebagai bacaleg. Ada dua nama lain seperti Vicky Prasetyo dan Denny Cagur.
Sama halnya dengan Gilang Dirga, Denny Cagur dan Vicky Prasetyo juga masih asyik blusukan, guna mempromosikan diri sebagai calon pemimpin mereka.
Sebagai informasi, Gilang Dirga adalah bacaleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, Vicky Prasetyo mencalonkan diri sebagai bacaleg dari Partai Perindo untuk dapil Jawa Barat VI, sedangkan Denny Cagur adalah bacaleg dari PDIP untuk dapil Jawa Barat II.
Baca Juga: Absen Rapat Melulu, Anggota KPU Kota Jayapura Resmi Dicopot dari Jabatan
Di sisi lain, KPU menyatakan tidak bisa menindaklanjuti aduan tiga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI yang diduga terlibat dalam promosi judi online. Menurut anggota KPU Idham Holik, pihaknya baru bisa mencoret nama bacaleg jika yang bersangkutan meninggal dunia, ada putusan inkrah dari pengadilan jika berurusan dengan hukum, dan ketiga menggunakan dokumen palsu.
