Infografis
Suara.com - Artis Marissa Haque turut mengomentari soal disahkannya UU Cipta Kerja. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram pada Kamis (8/10/2020).
"Rasa gelisah ini. UU Omnibus Law Cipta Kerja akan membawa petaka, tapi akan mengena siapa sajakah?" tulisnya sebagai caption.
"Membayangkam Firaun ditenggelamkan Allah Azza wa Jalla, sungguh ngeri," sambungnya lagi.
Istri Ikang Fawzi ini kemudian menyoroti soal jam istirahat para buruh di UU Cipta Kerja yang sempat jadi pembicaraan.
Baca Juga: Ekki Soekarno Sempat Kritis, Marissa Haque Janji Segera Pulang ke Indonesia
![Unggahan Marissa Haque [Instagram/@marissahaque]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/08/43585-unggahan-marissa-haque-instagramatmarissahaque.jpg)
"Sengeri salah satu isi UU terkait jam istirahat buruh yang diberikan minimal setengah jam setelah empat jam bekerja terus-menerus. Lalu waktu sholatnya kapan?" tuturnya.
"Jeda lunch break yah dipakai lunch setengaj jam, sholat lalu ke kamar kecil dsb setengah jam lagi, baru bisa semangat kembali kerja," imbuhnya.
Sebagai penutup, Marissa Haque juga menyinggung perihal agama dalam pernyataannya.
"Apakah para pembuat UU Omnibus Law Cipta Kerja itu orang Islam/Muslimin? Kok tidak membayangkan waktu untuk jalankan kewajiban sholat buat ummat Islam?" tanya Marissa Haque.
"Apa benar dibuat oleh DPR RI yang Muslim? Jangan-jangan ada yang buatkan titipan dari non-Muslim atau pendukung aliran Kiri di DPR RI," tambahnya.
Baca Juga: Chiki Fawzi Bangga Jadi Anak Ikang Fawzi dan Marissa Haque
Tidak menunggu lama, unggahan Marissa Haque ini pun langsung dibanjiri komentar pro kontra dari para netizen.
"Kenapa dibentur-benturkan ke non muslim," ujar @iammohamadtohirin di kolom komentar.
"Ujung-ujungnya bawa-bawa agama lagiii, piye toh mba," sambung @selvie707.
"Bun, dalam sholat kami selalu berdoa, hancurkan lah ke dzoliman ini," tambah @yunita_akmalia13.
Seperti diketahui, masyarakat Indonesia bersatu menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.
Mereka menilai, undang-undang tersebut hanya menambah kesengsaraan rakyat dan menguntungkan penguasa dan pemilik modal.
