Infografis
Suara.com - Najwa Shihab angkat bicara mengenai dirinya yang dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya. Perempuan yang disapa Nana itu dilaporkan setelah melakukan wawancara "Bangku kosong" terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto di program Mata Najwa.
Melalui Instagram, Najwa Shihab mengaku tahu dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah dihubungi beberapa rekan media yang ingin meminta klarifikasinya.
"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan," tulis Najwa Shihab, di caption tangkapan foto berita tentang dirinya yang dilaporkan.
Namun Najwa Shihab mengaku tahu kalau laporan tersebut tidak diterima oleh pihak Polda Metro Jaya dan menyerahkan ke Dewan Pers. Tapi andai ia diperiksa polisi terkait "Kursi Kosong", perempuan 43 tahun ini mengaku siap menjalani pemeriksaan.
Baca Juga: Dipolisikan karena Kursi Kosong Terawan, Najwa Shihab Siap Diperiksa
![Najwa Shihab dalam episode "Bangku Kosong". [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/06/90949-najwa-shihab.jpg)
"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," kata Najwa Shihab melanjutkan.
Lebih jauh, Najwa Shihab kemudian memberi penjelasan soal alasannya membuat wawancara dengan gaya bangku kosong.
Menurutnya, hal itu harus ia lakukan karena sebagai pejabat publik, Menteri Terawan sangat sulit diundang ke berbagai acara pers, tidak saja Mata Najwa. Apalagi, sebagai menteri kesehatan, Menteri Terawan seharusnya bisa memberikan informasi tentang Covid-19 yang jumlah korbannya terus meningkat.
"Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja," tuturnya.
"Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi," katanya menyambung.
Baca Juga: Najwa Dilaporkan ke Polisi, Yunarto ke Jokowi: Relawannya Pangkopkamtib!
Menurut Najwa Shihab media massa perlu menyediakan ruang diskusi dan mengawasi kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli atau lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa," ucap putri Quraish Shihab ini.
Najwa Shihab menegaskan, apa yang dilakukannya masih dalam kaidah jurnalistik.
"Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu 'mengembangkan pendapat umum' dan 'melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum'," katanya.
Menurut Najwa Shihab, wawancara "Kursi Kosong" memang baru di Indonesia. Tapi tidak dengan sejumlah negara yang dikenal lebih lama menjalani kemerdekaan pers. Salah satnya beberapa televisi di Amerika.
"Sependek ingatan saya, treatment 'Kursi Kosong' ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O'Donnell di MSNBC's dalam program Last Word," jelasnya.
Tidak hanya Amerika, negara Inggris juga pernah melakukan hal yang sama di tahun 2019 lalu.
"Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya," ucap Najwa.
Sebelumnya Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.
Silvia Devi Soembarto, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, menilai aksi Najwa Shihab wawancara "Kursi Kosong" itu merupakan tindakan cyber bullying.
Tapi laporan tersebut ditolak pihak berwajib. Polisi mengarahkan untuk melapor ke Dewan Pers karena program Najwa Shihab adalah sebuah produk jurnalistik yang dilindungi UU Pers.
