Infografis
Suara.com - Hari ini, Kamis (2/5/2019), Kriss Hatta kembali menjalani sidang kasus dugaan pemalsuan data akta pernikahan di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Dalam agenda kali ini, Kriss Hatta menyampaikan nota keberatan atau eksepsi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam nota kebereratan tersebut ada beberapa hal yang disinggung oleh Kriss Hatta lewat pengacara barunya, Lukmanul Hakim SH.
![Kriss Hatta di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Kamis (2/5/2019). [Revi Cofans Rantung/Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/05/02/12086-kriss-hatta.jpg)
Salah satu keberatan yang diungkap oleh pencara Kriss Hatta adalah kurang cermatnya JPU dalam memahami masalahnya. Berikut isi dari eksepsi dari Kriss Hatta.
“Eksepsi atas dakwaan JPU:
Baca Juga: Kriss Hatta: Pernikahan Adalah Penyempurnaan Ibadah, Bukan Berujung Penjara
Semua orang adalah sama di mata hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama, Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Apabila melihat kasus ini dan melihat peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi maka sesungguhnya JPU kurang memahami permasalahan yang terjadi dalam perkara ini, dan tidak memperhatikan beberapa hal yang cukup penting seperti proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung dengan mengabaikan aturan-aturan yang telah ada di KUHAP. Sehingga hak-hak tersangka sebagaimana telah dijamin dan diatur dalam KUHAP terabaikan. sehingga ketentuan yang telah dinyatakan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP menjadi tidak terpenuhi karena surat dakwaan jaksa penuntut umum secara formal dan materil kabur, dan menyesatkan. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan JPU terhadap terdakwa dalam perkara ini, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena.
1. Uraian perbuatan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dalam surat dakwaan ini adalah sama. surat dakwaan ketiga dan kedua menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan kesatu.
2. bahwa uraian dakwaan kesatu, kedua dan ketiga dalam surat dakwaan perkara ini adalah sama. uraian perbuatan dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga adalah menyalin ulang alias copy paste. sehingga berdasarkan peraturan menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena kabur.
3. Dakwaan penuntut umum juga tidak cermat. dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga adalah sama. sedangkan Pasal pidana yang didakwakan berbeda.
4. Dakwaan jaksa penuntut umum juga error in persona, dikarenakan jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa sebagai pengguna terhadap objek. sedangkan KUA nya Jatiasih Bekasi yang menerbitkan buku nikah tidak diproses dengan baik secara hukum. sehingga terdakwa terkesan menjadi target dari persoalan ini.
Baca Juga: Copot Indra Tarigan, Kriss Hatta : Jangan Ada Perselisihan di Antara Kita
5. Dakwaan jaksa penuntut umum juga error in objecto. dikarenakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak secara tegas menyebutkan terhadap salah satu objek buku nikah yang dijadikan sebagai objek tindak pidana sehingga membuat dakwaan menjadi kabur,” baca kuasa hukum Kriss Hatta.
