Suara.com - Pengacara kondang Farhat Abbas resmi melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya, Selasa (16/1/2018). Farhat melaporkan Nikita karena tak terima disebut sebagai pengacara kere alias miskin.
Pernyataan tersebut disampaikan Nikita Mirzani dalam acara bincang-bincang pagi yang diasuh janda dua anak tersebut, Pagi-Pagi Pasti Happy, pada 10 Januari 2018.
"Yang mana dasar dari pelaporan ini bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 di media televisi nasional dalam acara Pagi Pagi Pasti Happy. Di sana saudara terlapor mengeluarkan pernyataan yang dapat didefinisikan sebagai tindakan pencemaran nama baik kepada klien kami," terang Rudi Kabunang selaku kuasa hukum Farhat, usai membuat laporan.
Baca Juga: Farhat Abbas Siap Melaporkan Hotman Paris ke Polisi
"Jadi menyatakan bahwa pelapor adalah pengacara yang sudah tidak memiliki uang atau istilahnya kere. Dan klien kami dinyatakan membeli barang menggunakan barang-barang KW (barang palsu). Dan juga mengungkapkan bahwa klien kami adalah pengacara yang menjijikkan," sambung Rudi.
Keputusan Farhat melapor ke polisi sebenarnya karena ingin memberikan efek jera untuk Nikita Mirzani. Ia berharap setelah kejadian ini, sang model lebih berhati-hati lagi dalam berucap khususnya ketika sedang siaran live.
"Rasa ketidaktakutan dan keberanian yang berlebihan dari Nikita Mirzani membuat saya tidak bisa menghadapi dia lagi. Sehingga saya menghadapi dia dengan proses hukum agar dia kapok. Dan dia mendapat balasan dari perkataan-perkataannya yang sangat merendahkan tidak hanya seperti saya pribadi sebagai advokat," jelas Farhat.
"Dari dulu Nikita Mirzani seperti itu. Jadi dia hanya menganggap itu main-mainan tapi bagi saya itu bukan permainan. Tapi sudah merendahkan harkat martabat dan saya rasa pantas Nikita untuk dimasukin penjara dengan pasal 27 UU ITE," imbuhnya.
Baca Juga: Farhat Abbas Tantang Hotman Paris Sumpah Pocong
Atas kasus ini, Nikita bakal terjerat Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman setidaknya lima tahun penjara.