BRI Didorong Jadi Mitra Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Pelosok Negeri
Suara.com - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyarankan agar penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke pengusaha lokal di desa dapat dilakukan dengan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurutnya, BRI memiliki jaringan luas hingga ke pelosok desa, sehingga dapat membantu memotong rantai distribusi yang selama ini menyebabkan harga pupuk menjadi mahal.
“BRILink yang sudah ada di desa-desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa akan efektif mengurangi praktik rente dalam bisnis pupuk,” kata Mekeng dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Mekeng menjelaskan bahwa BRI dapat berperan penting dalam memberikan pendampingan dan modal kerja kepada pengusaha lokal di desa yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli pupuk. “Ketika mereka mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tanpa melihat rekam jejak peminjam. BRI memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka bisa menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung,” ujarnya.
Sebagai bank nasional, BRI dinilai memiliki jaringan yang luas dan dapat membantu memperlancar distribusi pupuk bersubsidi. “Selama ini, harga pupuk menjadi mahal karena distribusinya melalui kabupaten. Jika pupuk dijual langsung di desa melalui pengusaha lokal, harganya pasti lebih murah. Selain itu, praktik mafia pupuk juga akan berkurang karena rantai distribusinya lebih dekat dengan petani,” tambah Mekeng.
Usulan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang bertujuan memangkas rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng, dikutip dari Antara.
Mekeng menekankan pentingnya memberantas mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung.
“Jika praktik mafia ini tidak diberantas, niat baik yang tertuang dalam Perpres ini tidak akan berjalan lancar. Tujuan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan juga akan sulit tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan bahwa mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk diberantas. “Tanpa langkah tegas, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan terhambat,” katanya.
Mekeng juga menanggapi perubahan skema distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Perpres tersebut, yang menetapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Namun, ia memahami bahwa Gapoktan di berbagai daerah belum sepenuhnya siap menjadi mitra distributor atau pengecer karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya.
Pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang mengalihkan peran Gapoktan sebagai distributor (lini 2) dan pengecer (lini 3) dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan ini bertujuan memangkas mata rantai distribusi pupuk yang dinilai tidak efisien dan rentan penyimpangan.
