KUR BRI Buktikan Bisa Naikkan Pendapatan UMKM, Sistem Graduasi Jadi Salah Satu Kunci
Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total mencapai Rp158,60 triliun kepada sekitar 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Selain fokus pada penyaluran KUR, BRI juga berkomitmen untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengalami graduasi atau peningkatan kelas.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengusulkan agar skema penyaluran KUR di tahun depan dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah untuk mendorong inklusivitas, dan yang kedua adalah untuk mendukung graduasi pelaku UMKM. Pembagian skema ini dianggap penting mengingat adanya perbedaan dalam kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.
Supari menyatakan, "KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi," dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (22/11/2024).
Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, plafon untuk KUR Mikro yang saat ini ditetapkan maksimal Rp100 juta sering kali tidak sepenuhnya terpakai oleh debitur. Banyak peminjam KUR Mikro yang hanya menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.
Supari menyarankan bahwa untuk mendorong lebih banyak akses bagi pelaku usaha, plafon KUR sebaiknya diturunkan menjadi Rp50 juta. Untuk pinjaman di atas itu, BRI akan menyediakan KUR untuk fase pre-graduasi.
Kriteria untuk pelaku UMKM yang ingin naik kelas ke fase pre-graduasi dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit. Jika pelaku UMKM mampu menarik pinjaman hingga Rp70 juta dan menjalani empat siklus pinjaman dengan baik, mereka dianggap siap untuk beralih ke kredit komersial.
"Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial," tambahnya.
Data kajian yang dilakukan oleh BRI dan BRIN menunjukkan bahwa KUR mampu meningkatkan rata-rata pendapatan debitur antara 32-50 persen dan keuntungan sekitar 34-38 persen.
Namun, debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran akibat angsuran dan biaya teknis lainnya. Meskipun demikian, keterampilan teknis yang diperoleh dapat membantu efisiensi biaya.
Lebih lanjut, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28 persen lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima KUR. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah sedang merancang skema pembiayaan KUR untuk mendukung program-program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam beberapa rapat kabinet, pemerintah telah menyetujui penggunaan KUR untuk mendukung berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan sektor perumahan.
Ferry menjelaskan bahwa secara historis sekitar 30 persen dari total penyaluran KUR dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Untuk program ketahanan pangan dan infrastruktur pangan, KUR dapat digunakan melalui fitur-fitur reguler yang tersedia di KUR Mikro maupun KUR Kecil.
Program Makan Bergizi Gratis juga dapat memanfaatkan KUR Mikro dan KUR Kecil sebagai pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor penyediaan makanan dan minuman (katering). Selain itu, dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku makanan juga akan diperkuat melalui program ini.
