BRI dan BKHIT Sumsel Kolaborasi Tingkatkan Transparansi Keuangan dengan Go Digital
Suara.com - Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendukung Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Selatan dalam upaya digitalisasi pengelolaan keuangan bagi para vendor dan mitra kerja mereka. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran dalam pengelolaan keuangan melalui penerapan transaksi digital.
Untuk mengoptimalkan proses tersebut, BKHIT Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan BRI Cabang Palembang, mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan puluhan vendor dan mitra kerja di Palembang pada hari Senin.
Kepala BKHIT Sumatera Selatan, Kostan Manalu, menjelaskan bahwa pihaknya berusaha meminimalkan penggunaan transaksi tunai di lingkungan kerja, termasuk di unit pelaksana teknis (UPT) seperti UPT Karantina Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.
"Kami bersama seluruh jajaran yang melayani publik dan mengelola keuangan berkomitmen untuk menerapkan transaksi pembayaran secara nontunai (cashless) semaksimal mungkin," ujarnya.
Untuk mendukung implementasi pembayaran digital, BKHIT Sumatera Selatan memanfaatkan fasilitas perbankan digital dari BRI, yang memiliki jaringan yang luas hingga ke daerah-daerah terpencil. Beberapa fasilitas digital yang disediakan oleh BRI termasuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS).
Selain itu, BKHIT juga berusaha mengoptimalkan penggunaan sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.
Rizki Aprian, perwakilan dari BRI Palembang, menyatakan pada acara FGD tersebut bahwa pihaknya siap mendukung dan bekerja sama dengan lembaga negara seperti BKHIT Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan digital.
"Penggunaan fasilitas pengelolaan keuangan secara digital di daerah ini sudah cukup baik," kata Rizki. Namun, ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong lembaga-lembaga seperti BKHIT Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan implementasi pembayaran digital yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Data menunjukkan bahwa realisasi transaksi KKP di Sumatera Selatan telah mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, transaksi KKP tercatat sebesar Rp8 miliar, naik menjadi Rp13 miliar pada tahun 2023, dan hingga 15 Agustus 2024, transaksi tersebut telah mencapai Rp15 miliar.
Markus Afqan, perwakilan dari KPPN Palembang, menambahkan bahwa hingga tahun 2024 ini, terdapat 60 satuan kerja yang sudah menggunakan pembayaran digital.
"Kami mengajak instansi pemerintah, swasta, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan pembayaran digital dengan mendaftar melalui digipaysatu.kemenkeu.go.id," ujarnya.
