Infografis
Suara.com - Presiden Persibo Bojonegoro Deddy Adrianto Wibowo menanggapi putusan Komite Disiplin hingga PT Liga Indonesia Baru (LIB). Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan cuma fokus pada timnya saja.
Ini buntut dari pertandingan Liga 2 2024/2025 antara Persibo melawan tuan rumah Deltras FC beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, ada kontroveri terjadi di menit akhir laga.
Itu bermula saat Wisal El Burji melakukan pelanggaran terhadap Otavio Dutra tepat di depan kotak penalti. Wasit Idfi Akbar Patha Sanduan meniup peluit tanda pelanggaran.
Tendangan bebas cepat pun dilakukan dalam situasi ini. Saat itu, Persibo sedang tertinggal 0-1.
Situasinya kemudian membuat tim tamu mencetak gol lewat Amir Hamzah. Masalahnya, sempat ada peristiwa yang diduga offside sebelum gol itu tercipta.
Sontak, para pemain Deltras melakukan protes kepada wasit atas keputusan itu. Baik wasit Idfi maupun dua asisten wasit jadi sasaran amarah karena gol itu dianggap tidak sah.
Dalam situasi itu, skuad Persikabo yang mengalami kekerasan sama sekali tidak mendapat perhatian. Karena emosi tidak terkendali, aksi kekerasan pun dilayangkan ke pemain-pemain Persibo yang beberapa di antaranya terluka parah.
Komite Disiplin PSSI dan PT LIB pada akhirnya menganulir gol tersebut dengan alasan gol tidak sah. Di luar itu, Persibo kecewa tidak ada sorotan terhadap kekerasan yang dialami timnya.
Kemudian, PT LIB memutuskan tetap membatalkan gol Persibo dan mewajibkan laga dilanjutkan untuk memainkan sisa waktu dengan susunan pemain yang sama dari kedua tim di venue netral pada 18 Januari 2025. Laga juga dilanjutkan dengan skor 1-0 untuk keunggulan Deltras.
Baca Juga: Makam Dibongkar, Ekshumasi Mayat Dasro Bisa Ungkap Kasus Dugaan Korban Dianiaya Polisi?
"Saya selaku Presiden Klub Persibo Bojonegoro menyampaikan kekecewaan atas surat dari PT Liga Indonesia Baru. Hal ini merefleksikan bagaimana sepakbola Indonesia berjalan. Keputusan dari LIB ini akan berdampak besar kepada Sepakbola Indonesia di masa yang akan datang," kata Deddy saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
