Infografis
Terkait adanya wacana dari Kemenpora untuk melanjutkan dan jika klub tidak mampu secara pembiayaan melanjutkan dan memilih tidak ikut, menurut Jimmy, maka tidak berhak dikenakan sanksi maupun degradasi.
"Silakan Kemenpora, PSSI dan PT LIB mencarikan solusi untuk mengatasi sehingga ada keseimbangan dengan rekrutmen dari Liga 3," katanya.
PSBS Biak juga meminta tanggapan Kementerian PUPR dan Kemenpora bersama PSSI dan LIB terkait Instruksi Presiden untuk perbaikan dan pembenahan infrastruktur stadion peserta Liga.
"PSBS Biak menyatakan tidak ikut, dalam kompetisi Liga 2 tahun 2022/2023 yang sangat tidak jelas ini, apabila dipaksakan untuk dilanjutkan kembali," sebut Jimmy.
Menyinggung adanya isu suap sebesar Rp15 juta kepada klub-klub yang menolak Liga 2 dilanjutkan, lanjut Jimmy, pihak PSBS Biak tidak pernah menerima uang tersebut, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah berkonspirasi dengan klub manapun untuk menolak ataupun melanjutkan kompetisi sebagaimana yang dimuat dalam berita online di beberapa media.
"PSBS Biak tidak pernah menerima uang senilai Rp15 juta dan tak tahu tentang hal itu. Sangat rendah harga diri klub diperjualbelikan jika untuk merusak dan mencoreng wajah dunia sepak bola di tanah air Indonesia," ujar Jimmy.
Ia berharap Kemenpora mencarikan solusi kepada klub-klub yang terkena imbas finansial akibat tragedi tersebut.
"Harus pula ada perhatian dan intervensi serius bersama kementerian PUPR, dalam rangka peningkatan infrastruktur stadion sepak bola yang representatif sesuai regulasi FIFA, khusus bagi peserta Liga 1 maupun Liga 2 yang bisa digunakan juga peserta liga 3 di daerah masing-masing," ujar Jimmy.
Atas nama ketum PSBS Biak dan klub PSBS Biak serta masyarakat pecinta sepak bola di Biak Numfor dan Papua, menurut Jimmy, harus ada perhatian serius pemerintah pusat dalam kebijakan untuk intervensi alokasi anggaran guna pembiayaan Infrastruktur penyelenggaraan sepak bola di Tanah Air.
Baca Juga: Momen Shayne Pattynama Sumringah Dapat e-KTP Indonesia
