Infografis
Suara.com - Erick Thohir mengaku terpanggil untuk membenahi karut-marutnya sepakbola Indonesia sehingga dengan mantab maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.
Erick mendaftarkan diri ke Kantor PSSI di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta. Dia datang pada Minggu (15/1/2023) pagi WIB.
Menurut Erick, yang dibutuhkan untuk membenahi sepak bola nasional adalah nyali yang besar, salah satunya untuk membersihkan PSSI agar menjadi federasi yang terpercaya dan berkualitas.
"Sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan, membuat yang bengkok menjadi lurus. Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan, dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepakbola nasional," kata Erick.
Erick menyebut Indonesia butuh nyali untuk bisa bersaing dengan negara lain, untuk bertarung dan menang di gelanggang internasional.
Dia mengatakan banyak potensi kemajuan yang belum muncul jadi kekuatan karena disinyalir banyak tangan-tangan kotor mempengaruhi kepengurusan PSSI. Untuk itu, dia mengatakan pemimpin PSSI nanti harus punya nyali membersihkan unsur-unsur negarif itu.
“Hari ini, untuk maju, PSSI hanya butuh satu hal yaitu nyali," tambah Erick.
Menurutnya, masalah sepakbola Indonesia dari dulu tak pernah berubah: pembinaan usia muda yang tak berjalan dengan baik, pengelolaan kompetisi liga yang semrawut, integritas dan fairplay dalam kompetisi, serta industri sepakbola yang tidak profesional.
"Mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk tim nasional yang kompetitif tidak sulit jika semua hal itu kita benahi dengan benar. Tim nasional sebuah negara hanya sekuat kompetisi liganya. Liga yang kuat akan menghasilkan tim nasional yang kuat. Liga lemah, tim nasional lemah. Sekarang, sudah saatnya sepakbola kita naik kelas," tambah Erick.
Membenahi sepakbola, kata Erick, bukan hanya urusan teknis sepakbola seperti taktik atau formasi, melainkan juga urusan manajerial, bisnis, penegakan hukum, juga urusan political will dan dukungan.
