Infografis
Suara.com - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule memohon kepada pemerintah agar izin kembali bergulirnya BRI Liga 1 Indonesia 2022/2023 segera dikeluarkan. Ia menyebut banyak pelaku sepak bola yang mengeluh karena kompetisi tak kunjung dijalankan.
Kompetisi sepak bola profesional termasuk Liga 1 memang sedang dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober lalu. Sepak bola sedang dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Oleh karena itu Liga 1 dihentikan terlebih dahulu. Namun, hingga kurang lebih satu bulan terhenti tidak ada kejelasan kapan kompetisi dijalankan lagi.
Iwan Bule menceritakan sudah ada beberapa pelaku sepak bola mengeluh karena hal ini. Salah satunya adalah Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).
Baca Juga: SUGBK Disebut Bisa Dipakai Timnas Indonesia di Piala AFF, Iwan Bule: Kalau Nggak, Ya JIS
"Teman-teman sepakat mau jalan. Karena kasihan gitu kalau berhenti, banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola," kata Iwan Bule di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
"Ada pemain, pemain sudah kasihan, kemarin teman-teman dari APPI datang ke kami menyampaikan mereka sudah kesulitan meski tetap digaji kan gitu. Terus kemudian, belum lagi karyawan, kit man, UMKM, itu betul-betul kesusahan mereka," jelasnya.
Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi telah membuat opsi waktu yang cocok Liga 1 musim ini kembali dijalankan saat owner meeting beberapa waktu lalu.
Telah disepakati Liga 1 cocok dijalankan pada 18 November, 25 November, dan 2 Desember 2022.
Meski sudah ada rencana, namun Iwan Bule menyebut pihaknya tak bisa berbuat apa-apa jika izin pemerintah tidak didapat.
Bahkan, ia menyerahkan penuh bagaimana pola bermain di lanjutan Liga 1 nanti. Baginya yang terpenting kompetisi bisa jalan lagi.
"Kami merencanakan, tapi izin diberikan dari otoritas yang berwenang, pak Kapolri atas koordinasi dengan Menpora, saya mohon segera," terang Iwan Bule.
"Jadi kami sudah maksimalkan, tentu kembali dari pemerintah untuk memberikan izin kepada kami, polanya terserah pemerintah," pungkasnya.
