Infografis
Suara.com - Mantan Komite Etik FIFA asal Indonesia, Dali Tahir mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Pernyataan yang kontroversial tersebut bisa membuat Indonesia kembali terkena sanksi hukuman dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meminta agar Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan dan jajarannya untuk segera mundur dari posisinya.
Pernyataan tersebut dilontarkan Mahfud sesuai dengan hasil rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPIF) Tragedi Kanjuruhan yang dibentuk oleh pemerintah.
“Semua harus taati aturan, taati statuta PSSI yang berasal dari konstitusi sepak bola dunia, FIFA,” kata Dali Tahir dalam rilis yang diterima Suara.com, Rabu (2/11/2022).
Pria yang juga merupakan Ketua Tim Perumus Statuta PSSI itu menyatakan, sudah bukan tugas pemerintah untuk ikut campur terhadap hal tersebut atau melakukan intervensi.
Apalagi, menurutnya tugas TGIPF sendiri sudah selesai ketika penyerahan dokumen kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“TGIPF itu buatan siapa? Pemerintah bukan? Jika mereka meminta kompetisi dihentikan dan meminta agar segera KLB, ya sudah selesai tugasnya. Jangan kembali melakukan intervensi dengan meminta Ketua PSSI mundur,” ucap Dali Tahir.
Dali Tahir yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia. mengatakan bahwa peralihan kekuasaan di PSSI kerap hanya dimanfaatkan demi kepentingan politik praktis yang justru jauh dari cita-cita untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.
“Jangan cari panggung dengan mengorbankan sepak bola. Satu hal yang akan bikin rugi karena diatur-atur sama orang yang tidak paham dengan sepak bola,” cetusnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai chairman tim Australia, Brisbane Roar FC ini justru menilai bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI era kepemimpinan Mochamad Iriawan sebenarnya sudah lebih baik dari pada kepengurusan sebelumnya.
