Infografis
Suara.com - Persiraja Banda Aceh mengharapkan PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator kompetisi bisa memberikan kepastian kepada klub, apakah kompetisi Liga 1 2020 berlanjut atau tidak.
Sekretaris Umum Persiraja, Rahmat Djailani menyatakan pihaknya siap menerima apa pun keputusan PSSI terkait nasib kompetisi Liga 1 2020.
"Persiraja ikut saja apa keputusan PSSI, kompetisi berlanjut atau tidak. Namun, keputusan PSSI ini harus jelas!" tutur Rahmat Djailani yang kini bersama skuat Persiraja bertahan di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (13/10/2020).
Rahmat Djailani mengatakan, PSSI akan menggelar rapat di Yogyakarta dan rapat tersebut harus menjadi rapat pengambilan keputusan.
Baca Juga: Latihan Keras Skuat Persija Usai Libur Dua Hari
Menurutnya, rapat tersebut jangan lagi menjadi pertemuan meminta usulan klub-klub terkait apakah kompetisi Liga 1 2020 dilanjutkan atau tidak.
"Rapat harus menjadi ajang memutuskan apakah kompetisi dihentikan atau dilanjutkan. Kalau berlanjut, bagaimana jaminannya. Jangan jadi ajang buat usulan-usulan lagi," ketusnya.
Rahmat pun menegaskan, Persiraja sudah banyak merugi terkait ketidakpastian lanjutan Liga 1 2020. Apalagi persiapan sudah dilakukan skuat Persiraja sejak pertengahan Agustus lalu, yakni dengan kembali menggelar latihan secara grup.
Semula, kompetisi yang berhenti awal Maret 2020, dijadwalkan berlanjut awal bulan ini. Namun, kepolisian tidak memberi izin kompetisi Liga 1 dilanjutkan karena pandemi COVID-19.
"Padahal, Persiraja sudah siap dari jauh-jauh hari untuk mengikuti lanjutan kompetisi. Namun, beberapa hari jelang pertandingan, kompetisi malah ditunda lagi. Persiraja rugi banyak," sesal Rahmat.
Baca Juga: Nil Maizar Tunggu Instruksi Manajemen Persela untuk Mulai Latihan
Selain itu, psikologis para pemain Persiraja menurutnya juga terganggu karena ketidakjelasan kompetisi. Apalagi mereka jauh dari keluarga.
"Jadi, keputusan rapat nanti harus ada kepastian dari PSSI, apakah kompetisi berlanjut atau dihentikan. Kalau berlanjut, juga harus ada jaminan, baik soal keamanan maupun protokol kesehatan pencegahan COVID-19," tukas Rahmat.
