Suara.com - UEFA berencana untuk mengubah sistem Financial Fair Play (FFP) setelah sanksi larangan bagi Manchester City bermain di kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions, dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Senin (13/7/2020).
Peraturan FFP bertujuan untuk mencegah klub mengalami kerugian besar karena jor-joran dalam belanja pemain, tetapi setelah 11 tahun, UEFA mulai mempertimbangkan perubahan sistem sebelum CAS mendukung banding City terhadap larangan dua tahun berlaga di kompetisi Eropa.
UEFA menuduh City "melakukan pelanggaran serius" terhadap aturan FFP terkait laporan finansial yang diberikan kepada badan pengurus antara 2012 sampai 2016.
Namun, CAS memutuskan tuduhan tersebut tidak terbukti atau melewati batas waktu (time-barred), karena aturan UEFA sendiri menetapkan undang-undang bahwa penuntutan berlaku selama lima tahun.
Baca Juga: Tampil di Liga Champions Musim Depan, Manchester City: Terima Kasih CAS
Beberapa kasus mungkin juga telah tercakup dalam sebuah "perjanjian penyelesaian" UEFA dan City setelah penyelidikan sebelumnya berakhir pada 2014.
Masih belum jelas sampai keputusan penuh CAS diterbitkan dalam beberapa hari mendatang tentang berapa banyak kasus yang ditolak karena pembatasan waktu tersebut dan berapa banyak yang tidak terbukti.
Namun, pencabutan larangan City tersebut dianggap sebagai sebuah kekalahan Badan Pengawas Keuangan Klub (CFCB) UEFA.
Meski mempertimbangkan untuk mengubah sistem FFP, UEFA tetap membela sistem tersebut yang diperkenalkan oleh mantan presiden badan eksekutif Eropa Michel Platini pada 2009.
"Selama beberapa tahun terakhir, Financial Fair Play telah memainkan peran penting dalam melindungi klub dan membantu mereka stabil secara finansial dan UEFA dan ECA (Asosiasi Klub Eropa) tetap berkomitmen pada prinsip-prinsipnya," bunyi pernyataan UEFA yang dikutip Antara dari Reuters.
Baca Juga: Menang Banding, Manchester City Bisa Tampil di Liga Champions Musim Depan
Pada kongres UEFA di Amsterdam pada Maret, presiden badan sepak bola tertinggi Eropa tersebut, Aleksander Ceferin mengatakan bahwa sistem itu kemungkinan akan diubah.