PSSI bukan tanpa kejadian kontroversi, ada beberapa hal yang paling menarik perhatiannya. Salah satunya adalah dualisme kompetisi.
Kisruh internal di tubuh PSSI diawali dari bergulirnya Liga Primer Indonesia (LPI) pada awal 2011. LPI merupakan kompetisi di luar otoritas PSSI yang diakui FIFA.
Pembentukan LPI merupakan ketidakpuasan anggota PSSI. Pada perkembangannya, pembentukan LPI memisahkan dua kubu, yaitu mereka yang tetap bertahan di Indonesia Super League (ISL) dan mereka yang menginginkan gerakan revolusioner mengubah cara kerja PSSI dengan LPI-nya.
Dibekukan Pemerintah
Baca Juga: Komunikatif dengan Anggota, Wajib Hukumnya bagi Plt Sekjen PSSI
PSSI pernah dibekukan oleh pemerintah pada tahun 2015. Pembekuan dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui suratnya bernomor 0137 tahun 2015 dan ditandatangani Menteri Imam Nahrawi.
Alasannya, PSSI disebut-sebut mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis yang sudah tiga kali dilayangkan Kemenpora via BOPI.
Kala itu, PSSI yang tidak mengakui hasil rekomendasi BOPI untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Selain itu, pembekuan PSSI juga didasari karena alasan jadi sarang praktik judi dan pengaturan skor
Sanksi FIFA
Buntut pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak besar. Federasi sepak bola dunia alias FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia pada 30 Mei 2015.
Sanksi ini adalah buntut dari perseteruan antara PSSI dan pemerintah dalam hal ini kemenpora. FIFA menganggap pemerintah Indonesia sudah melakukan intervensi terhadap sepak bola Indonesia.
Baca Juga: Pengganti Ratu Tisha, Plt Sekjen PSSI Segera Ditunjuk