Infografis
Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan pengurus periode 2016-2020 digelar di Yogyakarta.
Pihak Kemenpora beralasan hal ini sebagai wujud reformasi di tubuh PSSI untuk kembali ke titik nol, mengingat di kota itulah induk organisasi sepakbola Indonesia lahir.
Surat rekomendasi dari Kemenpora tertanggal 9 September dengan nomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 dan ditandatangani Menpora Imam Nahrawi saat ini sudah tersebar luas.
Sementara itu, PSSI sebelumnya telah menetapkan lokasi kongres di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober mendatang.
"Surat rekomendasi itu dari pemerintah karena adanya surat permintaan dari PSSI. Karena ada permintaan, maka hak pemerintah juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto dalam pesan layanan singkat kepada media di Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Dalam surat rekomendasi yang beredar dijelaskan bahkan, surat dari pemerintah ini merupakan balasan dari surat yang dikirimkan oleh PSSI dengan nomor 557/UDN/286/VII-2016 tanggal 16 Agustus perihal permohonan rekomendasi penyelenggaraan Kongres PSSI.
Untuk itu, pemerintah dalam suratnya menjelaskan menyambut gembira rencana penyelenggaraan Kongres PSSI tanggal 17 Oktober dengan harapan kongres tersebut dapat berlangsung sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar reformasi sepakbola Indonesia bersifat total dan komprehensif.
Namun demikian, searah dengan harapan pemerintah tersebut, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogyakarta.
Penunjukan Yogjakarta, dalam surat tersebut ditegaskan, sebagai tempat penyelenggaraan kongres merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.
"Poinnya sudah jelas, bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol di tempat lahirnya PSSI," jelas Gatot.
Pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menambahkan, regulasi yang diberikan hanya dua sifatnya, yaitu dipatuhi atau dilanggar. Jika dilanggar pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI.
Kongres PSSI saat ini sudah memasuki tahapan banding bagi bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, Komite Pemilihan mengumumkan jika ada delapan calon Ketua Umum PSSI yang dinyatakan lolos seleksi dari jumlah awalnya 16 orang.
Untuk posisi wakil ketua umum ada 17 orang yang lolos dari 24 orang yang diajukan. Sementara itu posisi anggota Komite Eksekutif (EXCO) ada 57 orang dari 67 orang yang diajukan oleh anggota PSSI. (Antara)
