Infografis
Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengisyaratkan belum akan mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI dalam waktu dekat, meski banyak desakan untuk dicabut surat tersebut.
"Saat ini proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih berjalan. Bahkan sudah ada putusan sela. Kita hormati itu. Yang jelas kita akan menunggu sampai tuntas," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu.
Dengan adanya keputusan tersebut, kata dia, semua pihak harus bisa menahan diri. Apalagi semua proses masih berjalan, baik melalui PTUN maupun mediasi yang dilakukan oleh banyak pihak, termasuk presiden dan wakil presiden.
Untuk PTUN dalam putusan selanya meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpora menunda berlakunya Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI. Dengan adanya penundaan itu kepengurusan PSSI kembali aktif.
Upaya penyelesaian masalah persepakbolaan nasional juga sudah dilakukan bahkan dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada pertemuan yang dihadiri Menpora, wakil ketua umum PSSI, mantan Ketua PSSI Agum Gumelar dan Ketua KOI Rita Subowo itu ditemukan tiga opsi.
Opsi pertama yaitu keputusan tetap pada pembekuan PSSI, opsi kedua mencabut pembekuan dan opsi ketiga adalah SK pembekuan direvisi kemudian PSSI diminta segera diaktifkan, namun Tim Transisi bentukan pemerintah tetap berjalan.
Terkait opsi ketiga yang berpeluang digunakan oleh pemerintah, Menpora Imam Nahrawi menegaskan pihaknya melalui bidang hukum Kemenpora terus melakukan kajian yang mendalam.
"Opsi yang ada masih terus dikaji oleh tim hukum Kemenpora. Yang jelas proses masih berjalan," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Dengan belum ada keputusan dari pemerintah, bisa dipastikan seluruh elemen sepak bola nasional masih menunggu. Apalagi, batas waktu penyelesaian persepakbolaan nasional harus tuntas sebelum Kongres FIFA di Swiss, 29 Mei. Desakan pencabutan pembekuan juga diharapkan oleh DPR dan DPD.
Ancaman sanksi bahkan sudah muncul ke permukaan, namun Menpora Imam Nahrawi mempunyai keyakinan jika Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi. Apalagi federasi sepak bola dunia itu saat ini menjadi sorotan karena banyak pejabatnya yang ditangkap aparat hukum karena diduga melakukan korupsi dan penyuapan. (Antara)
