Infografis
Suara.com - Wajah muram Gubernur Pramono Anung tak bisa disembunyikan. Kemacetan parah yang melanda kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuatnya geram sekaligus resah.
Aktivitas bongkar muat yang "overdosis" di New Priok Container Terminal One (NPCT 1) menjadi biang keladi lumpuhnya akses jalan, mengganggu mobilitas warga dan memicu kemarahan publik.
"Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," ujar Pramono dengan nada menyesal di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025). Permintaan maaf ini mencerminkan betapa seriusnya dampak kemacetan yang terjadi, hingga membuat orang nomor satu di Jakarta itu merasa perlu turun tangan langsung.
Informasi yang diterima Pramono sungguh mencengangkan. Aktivitas bongkar muat di NPCT 1 mencapai sekitar 7.000 truk kontainer per hari, jauh melampaui kapasitas normal yang hanya 2.500 truk kontainer per hari. Angka fantastis ini mengindikasikan adanya "ketidakprofesionalan" dalam pengelolaan terminal, yang berujung pada kekacauan lalu lintas yang tak terhindarkan.
"Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya," tegas Pramono dengan nada geram. "Kemacetan ini enggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat."
Pelindo "Kecolongan" Kapal Telat, Libur Panjang Jadi Pemicu Kekacauan
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo, berusaha menjelaskan akar masalah kemacetan yang terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam hingga Jumat (18/4/2025) pagi. Menurutnya, keterlambatan kedatangan tiga kapal asing menjadi pemicu utama lonjakan aktivitas bongkar muat di NPCT 1.
"NPCT 1 ini kedatangan kapal yang seharusnya sudah datang satu minggu lalu. Tiga kapal ini, yang dua seharusnya datang minggu lalu, satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya," jelas Drajat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).
Drajat menjelaskan bahwa keterlambatan kapal di pelabuhan sebelumnya berdampak domino pada kedatangan kapal di Tanjung Priok. "Ini seperti pesawat delay, satu bandara akan menyebabkan delay di bandara lain. Ini sama, pelabuhan sebelumnya delay, ya selanjutnya akan delay," ujarnya.
Baca Juga: Buat Gebrakan Lagi, Pramono Ingin Pindahkan Patung MH Thamrin ke Jalan Thamrin: Ini Simbol Jakarta
Namun, Pelindo tampaknya "kecolongan" dalam mengantisipasi dampak keterlambatan kapal terhadap volume bongkar muat. Ditambah lagi, perusahaan berusaha mengejar waktu sebelum libur panjang yang dimulai pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025), sehingga terjadi lonjakan order bongkar muat hingga mencapai 4.200 kontainer.
"Itu secara bersama-sama sehingga terminal kami akhirnya dapat order kurang lebih 4.200 kontainer yang harus dirilis. Yang tadinya seharusnya 2.500, kemampuannya dirilis 4.200," ungkap Drajat.
Kemarahan Gubernur, Janji Teguran Keras, dan Harapan Perubahan
Kemarahan Gubernur Pramono Anung terhadap Pelindo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kelalaian yang berujung pada penderitaan masyarakat. Janji teguran keras kepada Pelindo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntut pertanggungjawaban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kemacetan Tanjung Priok ini bukan sekadar masalah lalu lintas biasa. Ini adalah potret buruk dari pengelolaan pelabuhan yang tidak profesional, yang berdampak langsung pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Diharapkan, permintaan maaf Pelindo dan janji perbaikan dari pemerintah dapat menjadi titik awal perubahan yang signifikan, sehingga Tanjung Priok tidak lagi menjadi "neraka kemacetan" yang meresahkan.
