Infografis
Maman Abdurrahman dalam sambutannya menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, salah satunya adalah dengan memperkuat peran industri penjaminan sebagai garda depan dalam memperlancar penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil.
“Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan UMKM karena tantangan dan kompleksitas sektor UMKM cukup berat.
Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan dan Perusahaan penjaminan dalam ekosistem pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM.
“Kita tidak bisa hanya mengejar angka penyaluran kredit saja. Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kita harus memastikan kualitas penyaluran kredit juga meningkat, agar keberlanjutan ekosistem pembiayaan UMKM bisa terus dijaga,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Guarantee Summit 2025 yang dinilai sebagai forum strategis untuk mendengar langsung dinamika di lapangan dari para pelaku industri penjaminan.
Ia menegaskan bahwa Kementerian UMKM memerlukann masukan dari ASIPPINDO dalam merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa salah satu latar belakang terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah menunjang kebijakan pemerintah dalam membantu sektor UMKM menghadapi salah satu kendala utamanya yaitu kendala pembiayaan/pendanaan.
Keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga pembiayaan dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, atau dengan kata lain membantu sektor UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.
Baca Juga: Demi Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan: Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN
Secara statistik, Ogi juga menjelaskan bahwa terdapat 23 perusahaan penjaminan di Indonesia dengan total aset pada Februari 2025 mencapai Rp 46,59 triliun, turun -0,30% secara yoy.
