Infografis
Suara.com - Berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi pengurangan risiko tembakau atau tobacco harm reduction (THR) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang untuk berhenti merokok.
Pendekatan ini menawarkan pemanfaatan produk-produk alternatif yang rendah risiko kesehatan dikarenakan tidak adanya proses pembakaran, seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, bagi perokok aktif untuk menghentikan kebiasaannya. Namun, adopsi strategi ini masih mengalami banyak hambatan, sehingga berpengaruh terhadap penurunan prevalensi merokok di Indonesia.
Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Prof. Tikki Pangestu, mengungkapkan meskipun ada banyak bukti tentang potensi manfaat produk tembakau alternatif dalam mengurangi risiko kesehatan, masih banyak pihak yang abai terhadap hal tersebut. Salah satunya, WHO yang tidak pernah mempertimbangkan potensi ini dalam mengurangi prevalensi merokok.
“Produk tembakau alternatif ini tidak digunakan secara luas untuk mengatasi epidemi merokok yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal itu benar-benar memengaruhi saya sebagai seorang ilmuwan. Mengapa para pembuat kebijakan, WHO, mengabaikan begitu saja bukti yang saya yakini sangat kuat bahwa produk ini benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ungkap Tikki, Senin (14/4/2025).
Menurut Prof. Tikki, ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat utama dalam penerapan pengurangan risiko tembakau sehingga berdampak dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pertama adalah kuatnya lobi dari kelompok pengendalian antitembakau yang memiliki sumber daya besar dan pendanaan kuat. Kelompok tersebut sangat menentang pendekatan pengurangan risiko tembakau dan cenderung mengedepankan kebijakan yang berfokus pada larangan dan pembatasan, tanpa mempertimbangkan perlindungan kesehatan bagi perokok yang ingin beralih ke produk lebih rendah risiko.
Kedua adalah posisi WHO. Tikki melanjutkan, negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah cenderung mengikuti arahan WHO yang memiliki sikap menolak terhadap pendekatan pengurangan risiko tembakau. Dampaknya, negara-negara tersebut sering kali mengalami keterbatasan dalam menilai manfaat dari implementasi pendekatan pengurangan risiko tembakau melalui penggunaan produk-produk tembakau alternatif.
Adapun faktor yang terakhir adalah maraknya misinformasi tentang produk tembakau alternatif yang menyebabkan pemerintah dan organisasi kesehatan menolak untuk lebih terbuka terhadap potensi produk tembakau alternatif. Salah satu bentuk misinformasi yang paling umum adalah anggapan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang sama dengan rokok.
“Semua poin tersebut cukup sulit diatasi dan mencerminkan posisi yang hampir tidak dapat didamaikan. Kelompok pengendalian tembakau bertujuan menciptakan masyarakat bebas nikotin, bagi saya itu bersifat ideologis dan sangat tidak mungkin tercapai. Sementara itu, kami di komunitas pengurangan dampak buruk tembakau memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang lebih pragmatis,” tutupnya.
Baca Juga: Jutaan Pekerja Terancam PHK Massal? Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Kecaman
Diketahui, prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.
