Infografis
“Gunakan dana dingin, yakni dana yang tidak mengganggu kebutuhan utama sehari-hari. Jangan gunakan dana penting seperti dana pendidikan atau kesehatan untuk berinvestasi di aset kripto,” tegasnya.
Menyoroti transisi pengawasan industri kripto dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), William menyambut baik langkah ini sebagai bentuk penguatan ekosistem.
Ia meyakini bahwa dengan regulasi yang tepat, industri kripto di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Kami percaya OJK akan membawa industri ini ke arah yang lebih baik. Namun, transisi ini membutuhkan waktu dan penyesuaian dari semua pelaku industri,” jelasnya.
William juga menyinggung tantangan kompetisi dengan exchange luar negeri yang sering kali tidak tunduk pada regulasi lokal. Namun demikian, INDODAX tetap berkomitmen untuk taat regulasi dan memberikan perlindungan terbaik bagi penggunanya.
INDODAX, sebagai exchange yang teregulasi, secara transparan menerapkan pemotongan pajak final sebesar 0,10% (PPh) dan 0,11% (PPN) dari transaksi kripto. Menurut William, kebijakan ini memberi kepastian hukum bagi investor lokal.
“Dengan adanya pajak final, investor tak perlu lagi khawatir tentang perhitungan pajak capital gain. Hal ini justru memberikan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri,” jelas William.
Meski demikian, William juga menyampaikan bahwa besaran tarif pajak atas transaksi kripto sebaiknya dapat ditinjau ulang secara berkala untuk menemukan titik keseimbangan yang ideal.
“Menurut saya, struktur tarif pajak yang ada saat ini sebaiknya ditinjau ulang untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat—yakni nilai yang cukup atraktif bagi investor namun tetap optimal bagi penerimaan negara,” ujarnya.
Baca Juga: Perusahaan Ini Uji Coba Agunan Kripto
Ia menambahkan bahwa insentif fiskal yang proporsional dapat mendorong investor untuk lebih memilih platform exchange lokal yang teregulasi dibandingkan menggunakan layanan dari exchange luar negeri yang belum tentu mematuhi aturan dalam negeri.
