Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menyebut industri dalam negeri terlalu berpengaruh terhadap rencana kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin membuka luas kuota impor.
Menurut dia, bebasnya kuota impor ini hanya untuk pengusaha yang membutuhkan banyak bahan baku pangan untuk produksi.
"Misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Gak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut Pak Presiden tidak adil," ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Namun demikian, lanjut dia, kebijakan dibukanya bebas kuota impor ini tak menghalangi program pemerintah swasembada pangan. Ditegaskannya kembali, kuota impor yang bebas ini hanya untuk pelaku usaha yang membutuhkan.
"Kalau misalnya industri bakso, industri sosi memang perlu impor daging beku dari India, ya dia yang impor. Gak perlu lagi ada pengusaha lain yang dikasih kuota-kuota yang ngatur. Itulah maksudnya di situ," jelas dia.
Sudaryono menuturkan, bahan pangan yang diproduksi dalam negeri tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Nah, sambung dia, jika memang kebutuhan dan tak bisa dipenuhi dalam negeri, baru pelaku usaha bisa menggunakan kebijakan bebasnya kuota impor.
"Jadi gini, kita kan tujuannya tetap swasembada. Sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, barang, baik itu pangan maupun yang lain sebisa mungkin kan kita bisa produksi dalam negeri. Tapi kalau ada kebutuhan impor, itu kan Pak Presiden tidak mau ada kuota," beber Sudaryono
Perintah Prabowo
Baca Juga: Wirson Selo Ungkap Alasan Penghapusan Kuota Impor yang Digagas Presiden Prabowo
Pernyataan Prabowo yang disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4/2025) lalu saat merespons kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri.
