Infografis
Suara.com - Penghapusan kuota impor yang digagas Prabowo Subianto —sebagaimana muncul dalam pernyataan dan program yang dibicarakan selama masa kampanye Pilpres 2024— merujuk pada mekanisme pembatasan volume impor barang tertentu, khususnya pangan, untuk melindungi petani dan produsen dalam negeri.
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia perlu menjaga kedaulatan pangan, dan salah satu caranya adalah dengan mengendalikan impor agar tidak membanjiri pasar dan merugikan petani lokal.
Dengan kuota, pemerintah bisa mengatur berapa banyak komoditas seperti beras, gula, kedelai, daging, dan lainnya yang boleh diimpor per tahun, serta memberi prioritas pada produksi lokal, agar harganya tetap stabil dan petani tidak kehilangan pasar.
Namun, kebijakan Presiden menghapus kuota impor dan membuka keran impor secara bebas kemudian menuai polemik. Namun, Konsultan Bisnis Kerakyatan Wirson Selo justru menyatakan dukungan penuh atas langkah tersebut.
Menurut Wirson, sistem kuota selama ini hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha dan justru menciptakan situasi tidak berkeadilan bagi yang lain serta merugikan konsumen.
"Saya setuju 100% dengan Pak Prabowo. Kuota impor itu tidak adil. Kenapa hanya perusahaan tertentu yang boleh impor, sedangkan yang lain dilarang?" ujar Wirson.
Ia mengkritik syarat pemberian kuota yang dinilai tidak masuk akal.
"Masa untuk dapat kuota harus dapat persetujuan dari pemegang kuota sebelumnya? Ini seperti kita dianggap bodoh. Sistem ini jelas melindungi monopoli, bukan melindungi konsumen, petani atau UMKM," ucap Wirson.
Terkait kekhawatiran membanjirnya produk impor yang bisa mematikan petani lokal, Wirson menyebut pertanyaan diibaratkan seperti hanya fokus pada bab empat dan bab lima buku, tanpa melihat akar masalah di bab awal.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hapus Kuota Impor, Ekonom Ingatkan Dampak yang Menakutkan
"Memang benar, jika impor dibuka, produk pertanian impor seperti beras, bawang putih, atau jagung akan lebih murah. Tapi pertanyaannya: kenapa bisa lebih murah? Karena di Vietnam atau Thailand maupun China, pemerintah mereka benar-benar mendukung petani. Alat pertanian, benih, pupuk, bahkan teknologi disediakan dengan harga murah atau gratis. Biaya produksi mereka rendah, jadi harga jualnya pun bisa kompetitif," paparnya.
Menurut Wirson, solusinya bukan melarang impor, tapi membuat petani Indonesia bisa bersaing.
"Jika kita serius, dalam 5 sampai 10 tahun, petani kita bisa lebih efisien. Pupuk harus dibersihkan dari korupsi, benih unggul disubsidi penuh, irigasi diperbaiki, dan riset pertanian didanai dengan serius. Dengan anggaran 10 persen saja dari program makanan gratis (MBG), kita bisa berikan benih unggul gratis ke petani," ujarnya.
Wirson yakin kebijakan Prabowo tidak sekadar membuka impor, tapi akan diikuti dengan program pendampingan untuk petani dan industri lokal.
"Pak Prabowo paham akar masalahnya. Dia tidak mau kita terjebak dalam proteksi yang justru bikin petani terlena. Harus ada terobosan besar di hulu: benih murah, pupuk bersubsidi tepat sasaran, dan teknologi pertanian modern," tegasnya.
Ia juga menyebut Indonesia sebenarnya mampu swasembada bawang putih, jagung, dan komoditas lain.
"Lagu 'Indonesia tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman' itu benar. Kita punya tanah subur dan ahli pertanian handal. Tinggal political will-nya saja yang harus kuat," kata Wirson Selo.
Wirson menegaskan, penghapusan kuota impor adalah langkah berani memberantas praktik kartel. Selama ini, kuota impor hanya bikin segelintir orang kaya, sementara petani dan konsumen menjerit.
"Dengan impor bebas, harga lebih stabil, dan petani dipacu untuk efisien. Ini solusi jangka panjang, bukan sekadar tempel kompres," ucapnya.
Ia berharap kebijakan ini diikuti dengan reformasi besar-besaran di sektor pertanian.
"Jangan hanya fokus pada impor vs larangan impor. Fokuslah pada bagaimana petani kita bisa mandiri dan berdaya saing global," demikian Wirson Selo menutup pemaparannya.
