Infografis
Suara.com - Penghapusan kuota impor yang digagas Prabowo Subianto —sebagaimana muncul dalam pernyataan dan program yang dibicarakan selama masa kampanye Pilpres 2024— merujuk pada mekanisme pembatasan volume impor barang tertentu, khususnya pangan, untuk melindungi petani dan produsen dalam negeri.
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia perlu menjaga kedaulatan pangan, dan salah satu caranya adalah dengan mengendalikan impor agar tidak membanjiri pasar dan merugikan petani lokal.
Dengan kuota, pemerintah bisa mengatur berapa banyak komoditas seperti beras, gula, kedelai, daging, dan lainnya yang boleh diimpor per tahun, serta memberi prioritas pada produksi lokal, agar harganya tetap stabil dan petani tidak kehilangan pasar.
Namun, kebijakan Presiden menghapus kuota impor dan membuka keran impor secara bebas kemudian menuai polemik. Namun, Konsultan Bisnis Kerakyatan Wirson Selo justru menyatakan dukungan penuh atas langkah tersebut.
Menurut Wirson, sistem kuota selama ini hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha dan justru menciptakan situasi tidak berkeadilan bagi yang lain serta merugikan konsumen.
"Saya setuju 100% dengan Pak Prabowo. Kuota impor itu tidak adil. Kenapa hanya perusahaan tertentu yang boleh impor, sedangkan yang lain dilarang?" ujar Wirson.
Ia mengkritik syarat pemberian kuota yang dinilai tidak masuk akal.
"Masa untuk dapat kuota harus dapat persetujuan dari pemegang kuota sebelumnya? Ini seperti kita dianggap bodoh. Sistem ini jelas melindungi monopoli, bukan melindungi konsumen, petani atau UMKM," ucap Wirson.
Terkait kekhawatiran membanjirnya produk impor yang bisa mematikan petani lokal, Wirson menyebut pertanyaan diibaratkan seperti hanya fokus pada bab empat dan bab lima buku, tanpa melihat akar masalah di bab awal.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hapus Kuota Impor, Ekonom Ingatkan Dampak yang Menakutkan
"Memang benar, jika impor dibuka, produk pertanian impor seperti beras, bawang putih, atau jagung akan lebih murah. Tapi pertanyaannya: kenapa bisa lebih murah? Karena di Vietnam atau Thailand maupun China, pemerintah mereka benar-benar mendukung petani. Alat pertanian, benih, pupuk, bahkan teknologi disediakan dengan harga murah atau gratis. Biaya produksi mereka rendah, jadi harga jualnya pun bisa kompetitif," paparnya.
