Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, jangan mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI karena adanya permasalahan sistem, mengingat bank milik pemprov itu merupakan aset daerah yang memberikan dividen tertinggi selama ini.
"Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI," kata Khoirudin, ditulis Rabu (9/4/2025).
Menurut dia, saat ini perusahaan daerah (perumda) tersebut sedang dalam masalah layanan, namun yang pasti semua bekerja untuk mengembalikan layanan kembali normal.
Untuk itu, ketika ada ajakan mengosongkan rekening Bank DKI maka tidak usah diikuti karena ini akan merugikan daerah sebab Bank DKI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.
"Kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena kekurangan itu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI. Karena akan merugikan kita sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh, menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025
"Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off-us), hingga pembayaran tagihan," kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.
Menurut dia, pulihnya layanan tersebut menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi.
Ia menegaskan bahwa, selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI.
Baca Juga: Terkait Pemulihan Sistem Saat Libur Lebaran, Berikut Klarifikasi Bank DKI
Pihaknya juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang mungkin muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Bank DKI, sebagai bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di ibu kota.
Didirikan pada tahun 1961, Bank DKI telah menjadi bagian integral dari perjalanan pembangunan Jakarta, menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Sebagai BPD, Bank DKI memiliki fokus utama dalam mendukung program-program pembangunan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini diwujudkan melalui penyaluran kredit untuk sektor-sektor prioritas seperti UMKM, infrastruktur, perumahan, dan transportasi.
Bank DKI juga aktif dalam memberikan layanan perbankan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Seiring dengan perkembangan teknologi, Bank DKI terus berinovasi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih modern dan mudah diakses.
Bank DKI telah mengembangkan berbagai layanan digital seperti aplikasi JakOne Mobile yang menyediakan fitur pembayaran, transfer, pembelian, dan berbagai layanan perbankan lainnya dalam satu aplikasi.
Selain itu, Bank DKI juga memiliki jaringan ATM yang luas dan tersebar di berbagai lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya. Bank DKI juga memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan UMKM di Jakarta.
Melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan, Bank DKI berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
Bank DKI juga aktif dalam mendukung program-program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.
Dengan visi menjadi bank pilihan utama di Jakarta yang berkinerja unggul dan berkontribusi pada pembangunan daerah, Bank DKI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jaringan, dan berinovasi dalam produk dan layanan.
Bank DKI berkomitmen untuk menjadi mitra yang handal bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.