Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap adanya peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas ekspor produk padat karya seperti pakaian dan alas kaki ke AS, menyusul kebijakan tarif resiprokal AS.
Ia menyebutkan bahwa peluang itu timbul karena Indonesia memiliki tarif yang lebih rendah, yakni sebesar 32 persen dibanding negara pesaing seperti Vietnam (46 persen), Bangladesh (37 persen), dan Kamboja (49 persen).
"Penetrasi pasar ini bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia karena memiliki multiplier effect besar secara penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (8/4/2025).
Menurut Airlangga, tarif resiprokal AS sebesar 32 persen untuk Indonesia memberikan celah untuk mengambil alih pangsa pasar ekspor di sektor pakaian dan alas kaki.
Apalagi saat ini posisi Indonesia masih di bawah negara peers dalam pasar AS.
Di sisi lain, sektor tersebut tidak dianggap strategis oleh AS, sehingga terbuka ruang untuk negosiasi soal tarif.
Dalam laporannya, Airlangga memperkirakan jika Indonesia berhasil meningkatkan pangsa pasar sebesar 10 persen dari negara pesaing, maka potensi tambahan devisa yang dapat diraup mencapai sekitar 6,4 miliar dolar AS.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah merespons tarif AS dengan menyiapkan langkah-langkah reformasi struktural yang tertuang dalam paket deregulasi.
Kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan usaha, reformasi perizinan ekspor-impor, perbaikan kebijakan non-tarif (NTM) seperti TKDN dan sertifikasi halal, hingga harmonisasi tarif bea masuk dan pajak impor.
Baca Juga: Tegaskan Tak Antikritik, Prabowo Boyong Menteri-menteri Ini untuk Paparkan Kondisi Terkini
"Beberapa perusahaan besar seperti Nike bahkan telah meminta pertemuan daring langsung dengan pemerintah Indonesia. Ini menunjukkan ketertarikan industri global untuk bermitra dengan kita," kata Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menegaskan bahwa Indonesia dapat merebut peluang ekspor dari negara-negara yang terkena tarif tinggi, terutama di sektor elektronik, alas kaki dan garmen.
"Peluang Indonesia untuk take over karena beberapa negara Vietnam, Bangladesh, Thailand, China yang rate resiprokal dari AS itu lebih tinggi," ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan persaingan pasar dari negara-negara lain seperti Filipina (17 persen), Malaysia (24 persen), Korea Selatan (25 persen), dan India (26 persen) yang memiliki tarif lebih rendah daripada Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri AS. Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS selama ini telah "dirugikan" oleh praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh banyak negara mitra dagangnya.
Potensi pengenaan tarif yang tinggi oleh AS tentu menjadi perhatian serius bagi Indonesia. AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dan kebijakan tarif dapat berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Beberapa sektor industri yang berorientasi ekspor ke AS berpotensi mengalami penurunan daya saing akibat kenaikan biaya masuk produk.
Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu ketidakpastian dalam iklim investasi dan perdagangan global. Perang dagang antara negara-negara besar dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.
Presiden Prabowo Subianto sendiri akan mengirimkan utusan dan melakukan perundingan dengan AS untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dalam mencari solusi yang dapat meminimalkan dampak negatif kebijakan tarif terhadap kepentingan ekonomi Indonesia.
Perundingan yang setara dan adil menjadi kunci dalam menjaga hubungan baik antara kedua negara dan mencari titik temu yang saling menguntungkan. "Indonesia perlu menyampaikan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya hubungan dagang yang sehat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," kata Prabowo.
