Infografis
Suara.com - Dunia investasi di Indonesia diguncang oleh pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Agama, Raden Muhammad Syafi'i, mengenai praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh para pengusaha kepada preman atau organisasi masyarakat (Ormas) tertentu.
Pernyataan Wamenag tersebut, yang tampaknya meremehkan seriusnya isu tersebut, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan investor ritel maupun investor kakap domestik dan internasional.
Investor dengan pendekatan investasi fundamental, Benny Batara, yang akrab disapa Bennix, menyoroti reaksi keras dari para investor terhadap pernyataan Wamenag tersebut.
Menurut Bennix, komentar semacam itu bukan hanya menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan dan sikap pemerintah Indonesia terhadap praktek ekonomi non-formal, tapi juga berpotensi merusak iklim investasi yang saat ini sedang berusaha dipulihkan.
"Indonesia ini makin banyak pejabatnya yang asal jeplak, level Menteri ngomong enggak apa-apa preman minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Pernyataan lu (Wamenag) dilihat oleh JP Morgan, Singapura, bacotan lu itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level pejabat tinggi ngomong seperti itu kan bodoh," kata Bennix dilansir Suara.com dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (8/4/2025).
Bennix menyatakan bahwa pernyataan semacam itu tidak hanya mengecewakan, tetapi juga membahayakan upaya para pelaku pasar modal yang berusaha keras mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang layak dan menguntungkan.
Sentimen negatif seperti ini, jika terus dibiarkan, dapat menyebabkan keraguan yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan keamanan hukum di Indonesia.
Bennix mengaku merasa kesal dengan pernyataan yang dilontarkan Wamenag. Pernyataan tersebut dinilai hanya akan merusak iklim investasi tanah air. Terbukti dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus anjlok dan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.
Bahkan, pernyataan Wamenag soal THR tersebut hanya akan membuat industri pasar modal bergejolak di tengah maraknya isu PHK di berbagai daerah.
Baca Juga: Merosot 7,71 Persen, IHSG Masih Betah Berada di Zona Merah pada Perdagangan Sesi I
"Gua capek-capek edukasi masyarakat, invest dong di Indonesia, invest dong di saham, gua capek-capek edukasi malah lu hancurin semua. Level pejabat tinggi bacotnya asal jeplak enggak pakai otak." kata Bennix.
Pernyataan Wamenag ini dinilai bisa menggoyahkan kepercayaan investor terhadap pemerintah, yang seharusnya berperan sebagai penjaga stabilitas dan keamanan ekonomi, bukan sebagai penyemai ketidakpastian.
Bahkan, dalam konteks lebih luas, komentar ini bisa berdampak pada volatilitas di pasar saham dan pasar modal. Investor, baik lokal maupun internasional, membutuhkan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi, dan pernyataan yang meremehkan praktik pemerasan secara terbuka bisa dianggap sebagai indikasi dari lemahnya penegakan hukum.
Di tengah situasi ekonomi yang sudah dilanda oleh isu PHK yang marak di berbagai daerah, pernyataan semacam itu hanya akan menambah ketidakpastian di pasar. Para pengusaha dan investor membutuhkan dukungan pemerintah dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif, bukan kebalikannya.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan para pejabatnya untuk mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan yang mereka buat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan lingkungan investasi.
Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang sedang berkembang dan membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya, tidak bisa meremehkan pentingnya menjaga citra dan kepercayaan investor.
Sebagai langkah nyata, pemerintah perlu segera mengklarifikasi pernyataan tersebut dan mengambil tindakan konkret untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum dan perlindungan investor.
Hal ini tidak hanya penting untuk memulihkan kepercayaan investor, tapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dan aman di kancah global.
