Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan strategis dalam menghadapi potensi kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang mungkin diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Alih-alih mengambil langkah konfrontatif, Indonesia memilih jalur diplomasi dan tengah mempersiapkan serangkaian paket negosiasi komprehensif yang akan dibawa dalam perundingan di Washington D.C.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pendekatan diplomatis dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Langkah awal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun posisi tawar yang kuat melalui solidaritas regional.
Sebelum bertolak ke Washington, Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN pada 10 April 2025. Pertemuan ini krusial untuk menyamakan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi potensi kebijakan perdagangan dari AS. Solidaritas ASEAN diharapkan dapat memberikan bobot lebih pada posisi negosiasi Indonesia.
Dalam pertemuan terpisah dengan para pelaku usaha, pemerintah memaparkan beberapa poin utama yang akan menjadi amunisi dalam perundingan dengan AS. Paket negosiasi yang disiapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari revitalisasi perjanjian hingga insentif fiskal.
Empat Pilar Strategi Negosiasi Indonesia:
1. Revitalisasi TIFA: Langkah pertama yang akan diajukan Indonesia adalah menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (Trade & Investment Framework Agreement/TIFA). Perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 1996 ini dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi perdagangan dan investasi saat ini.
Baca Juga: Mendadak Dijemput Prabowo di Bengkulu, Agung Surahman Minta Maaf: Diluar Dugaan Saya
"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Menko Airlangga. Revitalisasi TIFA diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja sama yang lebih modern dan mengakomodasi kepentingan kedua negara.
