Infografis
Suara.com - Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menyarankan agar Indonesia meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai respons atas kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, langkah ini penting untuk membuka sumber pendapatan baru di tengah tantangan perdagangan global.
Hans Kwee menjelaskan bahwa kebijakan tarif impor AS dapat berdampak negatif terhadap perekonomian dan pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diversifikasi mitra dagang, khususnya dengan negara-negara BRICS, menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada AS.
"Indonesia perlu memperkuat perdagangan dengan BRICS untuk mencari peluang baru setelah penerapan tarif tinggi oleh AS," ujarnya dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Kamis.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid di antara negara-negara BRICS, kerja sama ini dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
"Tentu kebijakan tarif ini negatif bagi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia, apabila tidak segera diubah Trump," ujar Hans, dikutip dari Antara.
Menurut dia, kebijakan itu berpotensi menurunkan neraca ekspor Indonesia, sehingga dapat menurunkan surplus neraca perdagangan Indonesia ke depan.
"Pasti akan ada penurunan ekspor, dan mengurangi surplus perdagangan Indonesia," tuturnya.
Dalam penerapan tarif impor oleh AS itu, Hans memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan melemah, seiring dengan terjadinya penguatan dolar AS terhadap mata uang negara lain.\
"Dolar AS berpotensi menguat dan rupiah melemah," kata Hans.
Baca Juga: Riwayat Timnas Indonesia VS China, Siapa Lebih Sering Jadi Pecundang
Sementara itu, untuk pasar saham, ia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi akan terkoreksi pada saat perdagangan Bursa, Selasa (8/4), mengikuti pelemahan bursa saham di tingkat global.
"Pasar saham berpotensi mengikuti pasar global terkoreksi," ujar Hans.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4 atau 3/4 bagi waktu Indonesia) mengumumkan kebijakan baru berupa kombinasi tarif universal dan timbal balik yang akan berlaku untuk berbagai negara di dunia. Kebijakan ini mencakup tarif dasar sebesar 10% untuk semua negara, ditambah tarif tambahan bersifat "timbal balik" yang besarnya bervariasi tergantung mitra dagang.
Tidak hanya Indonesia, dalam pengumuman tersebut, Trump menyebutkan bahwa China akan dikenakan tarif tambahan tertinggi sebesar 34%, disusul oleh Vietnam (46%), Thailand (36%), dan Kamboja (49%). Sementara itu, beberapa mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa (20%), Jepang (24%), Korea Selatan (25%), dan India (26%) juga dikenakan tarif signifikan. Indonesia sendiri termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak, dengan tarif tambahan sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (24%) dan Inggris (10%).
Negara yang paling besar terdampak dari tarif Trump ini adalah China, yang diprediksi semakin memperuncing ketegangan ekonomi dan politik kedua negara. China dan Indonesia diprediksi akan membalas tarif yang diumumkan Trump tersebut.
Kebijakan ini sendiri dinilai sebagai upaya AS untuk melindungi industri domestik sekaligus menekan defisit perdagangan. Namun, langkah ini berpotensi memicu perang dagang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Beberapa analis memprediksi bahwa negara-negara yang terkena tarif tinggi, termasuk Indonesia, akan mencari alternatif pasar ekspor atau memberlakukan pembalasan.
Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia perlu diwaspadai, terutama pada sektor yang mengandalkan ekspor ke AS, seperti tekstil, produk kayu, dan elektronik. Pemerintah didorong untuk segera merespons dengan strategi diversifikasi pasar dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang non-AS, seperti negara-negara BRICS, untuk mengurangi risiko ekonomi.
