Suara.com - Jalannya udik Lebaran tahun 2025 mengalami fenomena yang cukup mengejutkan. Berbeda dengan prediksi awal yang memperkirakan lonjakan besar jumlah pemudik, realitas di lapangan justru menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas di berbagai jalur utama. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai persiapan yang matang, arus mudik kali ini terasa lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya.
Misalnya, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang biasanya dipadati oleh kendaraan pribadi saat musim mudik, namun kali ini suasana lebih lengang. Hal serupa terjadi di jalur Tol Transjawa. Berdasarkan testimoni para pemudik yang melakukan perjalanan dari Jawa Timur pada H-2 hingga H-1, arus lalu lintas cenderung lancar, baik ke arah barat maupun timur.
Berdasarkan data dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang melintasi tol utama pada H-5 hingga H-1 mengalami penurunan dari 1.045.330 unit pada tahun 2024 menjadi 1.004.348 unit pada tahun 2025. Meski puncak arus mudik tetap terjadi pada H-3 dengan peningkatan jumlah kendaraan dari 231.511 menjadi 255.027 unit, tren keseluruhan tetap menunjukkan penurunan.
Hal serupa juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Data dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda empat yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra turun tipis dari 225.637 unit pada tahun 2024 menjadi 225.400 unit pada tahun 2025. Namun, jumlah penumpang justru mengalami kenaikan sebesar 3 persen, dari 859.521 orang pada 2024 menjadi 885.828 orang pada 2025.
Menurut pengamat transportasidari INSTRANS Dharmaningtyas, penurunan jumlah pemudik tahun ini bukan disebabkan oleh kebijakan Work from Anywhere (WFA) yang diberlakukan pemerintah, melainkan lebih kepada faktor ekonomi dan cuaca.
"Banyak ASN yang memilih tidak mudik karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi pendapatan tambahan mereka. Mereka lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok dan cicilan," ujarnya dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Kamis (3/4/2025).
Selain itu, sektor swasta juga mengalami dampak besar. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai industri, terutama perhotelan dan hiburan, membuat banyak pekerja memilih untuk menghemat pengeluaran daripada melakukan perjalanan mudik. Bagi kaum lanjut usia, berita mengenai cuaca ekstrem juga menjadi faktor utama yang mengurangi minat bepergian.
Persiapan Mudik Berlebihan
Kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik tahun ini dinilai berlebihan. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, pemerintah memperkirakan sebanyak 146 juta orang akan melakukan perjalanan mudik.
Baca Juga: Arus Balik Lebaran Mulai Ramai, Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Kembali Dibuka Fungsional
Namun, kebijakan yang dibuat hanya didasarkan pada hasil survei tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya, kebijakan pelarangan truk sumbu tiga selama 16 hari dinilai tidak relevan.
"Pembatasan yang terlalu lama justru menurunkan kinerja ekonomi nasional serta menghilangkan sumber pendapatan bagi pengusaha dan sopir truk, yang akhirnya juga berdampak pada keputusan mereka untuk tidak mudik," tambah Dharmaningtyas.
Pengaturan lalu lintas di Pelabuhan Merak juga dinilai kurang optimal. Meskipun secara operasional mudik kali ini lancar, kondisi ini kurang menguntungkan bagi operator penyeberangan. Seperti saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), terminal Pelabuhan Merak sepi, sedangkan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara justru mengalami antrean panjang.
Pada 25 Maret 2025, antrean menuju Pelabuhan BBJ mencapai 1,2 km, sementara Pelabuhan Merak terlihat kosong. Hal ini terjadi karena sejak 24 Maret, operasional truk dialihkan ke BBJ dan Ciwandan.
"Kebijakan ini membuat transporter angkutan barang mengalami kerugian akibat distribusi barang yang terhambat, sementara operator penyeberangan kehilangan potensi pendapatan besar," kata Dharmaningtyas.