Infografis
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui penerapan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam pernyataannya, Budi Arie menekankan pentingnya zona integritas dalam pengelolaan koperasi agar dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
"Kementerian Koperasi harus mewujudkan komitmen tersebut dalam pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel. Pengawasan koperasi akan terus diperkuat, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait koperasi bermasalah," ungkapnya.
Budi Arie menjelaskan bahwa banyak permasalahan yang muncul di sektor koperasi disebabkan oleh oknum yang menyalahgunakan nama koperasi. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang transparan menjadi langkah utama untuk menjaga integritas koperasi.
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola, Kementerian Koperasi berencana menerapkan sistem digitalisasi yang memungkinkan anggota koperasi dan masyarakat desa untuk memantau kinerja koperasi secara langsung. Sistem ini mencakup digitalisasi proses, payment gateway, dan fraud detection system untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.
"Kami akan menerapkan sistem pemantauan berbasis digital agar setiap warga desa bisa memantau koperasi mereka secara transparan. Jika ada masalah, sistem akan dapat mendeteksi lebih awal sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan cepat," tambahnya.
