Infografis
Suara.com - Dalam rangka memastikan ketersediaan stok LPG 3 Kg di wilayah Kota Bandung, VP Retail Business Support PT Pertamina Patra Niaga Didit Rizal Effendy, Manager Corporate Communication Dian Hapsari Firasati dan Sales Area Manager Retail Bandung Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Sindhu Priyo Windoko mendampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengunjungi Pangkalan LPG 3 Kg Kartika di Jl. Emong No. 42 RT/RW. 02/02, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Bandung.
Kunjungan ke Pangkalan LPG 3 Kg Kartika ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri BUMN di wilayah Bandung, termasuk ke kantor beberapa BUMN untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat di masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan baik.
Aminuddin Ma'ruf mengatakan bahwa setelah melihat langsung ke Pangkalan LPG Kartika, beliau menyampaikan bahwa stok LPG 3 Kg aman dan sesuai dengan harga yang ditetapkan.
Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Bandung sampai dengan Priangan Timur sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan terdapat kurang lebih sekitar sepuluh ribu pangkalan LPG yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat merayakan libur lebaran.
“Bila ada pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi akan dikenakan sanksi, izinnya akan dicabut dan ada pengawasan dari Pertamina, serta masyarakat juga dapat menyampaikan ke Pertamina apabila menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas HET,” ucap Aminuddin Ma'ruf ditulis Kamis (27/3/2025).
“Tapi perlu diingat bahwa Harga Eceran Tertinggi di tiap wilayah berbeda-beda, hari ini berada di Kota Bandung dengan HET sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah),” ucapnya lagi.
Dalam kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan bahwa untuk kebutuhan rumah tangga terdapat 1.875 Agen LPG, 50.270 Pangkalan LPG PSO dan 11.492 Pangkalan LPG Non PSO yang tersebar di seluruh wilayah Regional JBB meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, proyeksi penyaluran LPG untuk rumah tangga diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 0,9% dari rerata normal Januari – Februari 2025,” ujar Eko.
“Selain itu, selama masa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, Pertamina Patra Niaga Regional JBB juga menyediakan Agen LPG Siaga yaitu Agen LPG yang disiagakan 24 jam, khusus wilayah dengan permintaan tinggi, yang terdiri dari 1.669 Agen LPG PSO dan 206 Agen LPG NPSO,” tutup Eko.
Baca Juga: Investasi Sosial Pertamina Patra Niaga di Bulan Suci: Rp 50 Juta untuk Setiap Yayasan
LPG 3 Kg, atau yang lebih dikenal sebagai gas melon, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.
Harganya yang disubsidi pemerintah menjadikannya pilihan utama untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Namun, di balik manfaatnya, terdapat sejumlah tantangan terkait distribusi dan penyalurannya.
Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran subsidi. LPG 3 Kg seringkali dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak, seperti restoran mewah atau industri besar.
Hal ini menyebabkan kelangkaan di tingkat masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta memicu praktik penimbunan dan penjualan dengan harga yang tidak wajar.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi, termasuk dengan melakukan pendataan penerima subsidi yang lebih akurat dan memperketat pengawasan di tingkat agen dan pengecer.
Digitalisasi dalam bentuk aplikasi atau kartu kendali juga mulai diujicobakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG yang aman dan efisien juga penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kebocoran atau kesalahan penggunaan.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik penyelewengan atau harga yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, agen, pengecer, dan masyarakat untuk memastikan LPG 3 Kg benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
