Harganya yang disubsidi pemerintah menjadikannya pilihan utama untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Namun, di balik manfaatnya, terdapat sejumlah tantangan terkait distribusi dan penyalurannya.
Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran subsidi. LPG 3 Kg seringkali dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak, seperti restoran mewah atau industri besar.
Hal ini menyebabkan kelangkaan di tingkat masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta memicu praktik penimbunan dan penjualan dengan harga yang tidak wajar.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi, termasuk dengan melakukan pendataan penerima subsidi yang lebih akurat dan memperketat pengawasan di tingkat agen dan pengecer.
Digitalisasi dalam bentuk aplikasi atau kartu kendali juga mulai diujicobakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG yang aman dan efisien juga penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kebocoran atau kesalahan penggunaan.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik penyelewengan atau harga yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, agen, pengecer, dan masyarakat untuk memastikan LPG 3 Kg benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Baca Juga: Investasi Sosial Pertamina Patra Niaga di Bulan Suci: Rp 50 Juta untuk Setiap Yayasan