Infografis
Pemalakan ormas kepada pengusaha tak sekali ini terjadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional. “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ucap Trunoyudo dalam keterangan resmi, Jumat pekan lalu.
Pengusaha atau masyarakat bisa melaporkan tindakan intimidasi, pemerasan, dan pemaksaan yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan ormas kepada polisi. Tindakan tersebut sangat meresahkan dan dianggap sebagai faktor yang menghambat investasi. Menurut Trunoyudo, tidak diperbolehkan adanya oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan atau pungutan liar, termasuk meminta jatah THR kepada pengusaha.
Aksi premanisme ormas sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung lama di kalangan pengusaha. Sebelumnya, pada 2023 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri angkat bicara soal adanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Ia menganjurkan agar pihak yang diminta THR oleh Ormas tersebut agar tak memberikannya.
Menurut Taufan, permintaan dana THR oleh Ormas itu bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jika memang tak berkenan, maka menolak permintaan itu bisa menjadi pilihan.
"Kan boleh kita menolak, kan. Intinya sih enggak ini, semua. Cuma kami menyerahkan kepada perusahaannya sendiri bahwa kalau mereka mau ngasih, silakan. Enggak juga kan boleh nolak kok kita. Berhak menolak," ujar Taufan saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, mengatakan aksi premanisme oleh ormas bisa bikin ekonomi Indonesia melambat karena kegagalan investasi. "Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta pekan lalu seperti dilansir Antara.
