Infografis
Saat ini, regulasi terkait KPR diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (untuk skema pembiayaan perumahan).
- Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Keputusan Menteri PUPR No. 264/KPTS/M/2019 tentang Pedoman Pembiayaan Perumahan.
- PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan ketentuan Utama KPR, diantaranya,
- Bank atau lembaga pembiayaan wajib melakukan analisis kelayakan debitur (penghasilan, riwayat kredit, dll.).
- Developer harus memiliki izin lengkap (IMB, SHM/SHGB, dan sertifikat laik fungsi).
- Properti yang dibiayai KPR harus memenuhi standar kelaikan huni.
- Adanya perjanjian tertulis antara bank, developer, dan konsumen.
Developer yang melanggar ketentuan perumahan dapat dikenai sanksi berdasarkan:
- aUU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 62: Developer yang tidak menyerahkan rumah tepat waktu atau tidak sesuai perjanjian bisa dipidana penjara 2–5 tahun atau denda Rp2–5 miliar.
Pasal 1365 KUHP: Konsumen dapat menggugat ganti rugi melalui pengadilan. - PP No. 14 Tahun 2016
Pasal 102: Developer yang tidak memenuhi kewajiban (e.g., gagal serah terima rumah, sertifikat tidak jelas) bisa dikenai sanksi administratif:
Pemerintah juga sudah mewajibkan bank untuk menjelaskan risiko KPR (suku bunga, denda keterlambatan, dll.) sesuai Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2016. Sehingga, jika developer gagal bayar kredit ke bank (karena kebangkrutan), konsumen tetap bertanggung jawab atas cicilan KPR kecuali ada wanprestasi yang dibuktikan di pengadilan.
