Infografis
“Saya menyadari bahwa niat baik pemerintah harus dikawal dengan komunikasi yang tulus dan terbuka. Tidak cukup hanya dengan kebijakan yang baik, tetapi juga dengan keterbukaan untuk menerima masukan dari para pelaku pasar,” tutur Luhut.
Dengan regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang tepat sasaran, serta sinergi antara pemerintah dan para pelaku pasar, Luhut meyakini Indonesia bisa mengatasi setiap tantangan yang hadir, sehingga perekonomian bangsa bisa menjadi lebih kuat dan kompetitif.
Sebelumnya, Luhut juga telah menyampaikan bahwa DEN mendorong deregulasi, digitalisasi, hingga program strategis untuk menjadi langkah transformasi ekonomi.
Terkait deregulasi, Luhut menekankan birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.
Soal digitalisasi, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlindungan Sosial pada 17 Agustus 2025.
Sementara terkait program prioritas, DEN menyoroti dampak positif MBG yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan, program ini memperkuat ekosistem petani, peternak, dan UMKM lokal melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik. Ia mengutip data Bloomberg pada Februari 2025, yang menunjukkan probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan Amerika Serikat (25%).
"Dengan pondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini," kata Airlangga, dikutip Senin (24/3/2025).
Ia pun memastikan, pemerintah akan terus menjaga aktivitas ekonomi domestik dengan menjaga daya beli masyarakat, di tengah besarnya tekanan ekonomi global. Permasalahan daya beli ini mencuat setelah munculnya deflasi tahunan menjelang periode Ramadan dan Lebaran.
Baca Juga: Pemerintah China Guyur Ratusan Triliun Agar Warga Bisa Belanja, Mengapa?
Sebagaimana diketahui, secara musiman, biasanya bulan sebelum Ramadan dan Lebaran mendorong masyarakat untuk konsumsi, menyebabkan tekanan inflasi naik. Tapi per Februari 2025 lalu, atau tepatnya sebulan sebelum Bulan Ramadan, justru terjadi deflasi sebesar 0,09%, setelah 25 tahun terakhir tak pernah ada catatan deflasi tahunan karena terakhir pada Maret 2000 sebesar 1,10%.
