Viral Isu Indonesia Jadi Negara Militer Diduga Jadi Penyebab Pekerja Kena PHK

Poin-poin Perubahan UU TNI
Setelah disahkan UU TNI mencakup empat poin perubahan vital pada Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

Pasal 3
Pasal 3 menyinggung soal kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatannya. Sementara untuk strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis, berada langsung dalam koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pasal 7
Pasal 7 tentang operasi militer selain perang atau OMSP. Dalam hal ini, cakupan tugas pokok TNI bertambah dari awalnya hanya 14 tugas menjadi 16 tugas. Tugas pokok tambahan itu mencakup membantu dalam menanggulangi ancaman siber, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 47
Pasal 47 berkaitan dengan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Sebelumnya terdapat hanya 10 bidang jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. UU terbaru memuaat ada 14 bidang jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Adapun Lembaga dan bidang yang dapat diisi oleh TNI aktif antara lain sebagai berikut:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional.
3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden.
4. Badan Intelijen Negara.
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Mahkamah Agung
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Badan Penanggulangan Terorisme
13. Badan Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)

Pasal 53
Pasal 53 tentang perpanjangan usia pensioun. Batas usia pensiun prajurit dibagi menjadi tiga klaster, yakni Tamtama dan Bintara, Perwira Menengah, terakhir Jenderal atau Perwira Tinggi.

Batas usia pensiun Bintara dan Tamtama bertambah menjadi 55 tahun. Batas usia pensiun pangkat Perwira hingga pangkat Kolonel menjadi 58 tahun.

Perwira Tinggi, masa dinasnya diperpanjang, khususnya bagi bintang empat menjadi 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sementara bagi Perwira Tinggi bintang satu sampai tiga, batas usia pensiunnya menjadi 60-62 tahun.

Di sisi lain, pekerja Indonesia yang berada di luar negeri terancam kena pemutusan hubungan kerja karena pengesahan UU TNI tersebut berpotensi meningkatkan konflik di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak ingin terlibat dengan karyawan yang berasal dari negara yang rawan konflik.

Kontributor : Mutaya Saroh