Infografis
Suara.com - Pemerintah menaikan harga pembelian gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram. Sebelumnya, harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap GKP petani berada di angka Rp6.000 per kilogram.
Sebagai langkah konkret dalam implementasi kebijakan pangan nasional, Presiden Communication Office (PCO) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan penyerapan gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram berjalan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas pasokan beras nasional.
Juru Bicara dan Tenaga Ahli Utama PCO, Prita Laura mengungkapkan, Indonesia menghadapi paradoks dalam sektor pangan. Sebagai negara dengan populasi hampir 290 juta jiwa, kebutuhan pangan sangat besar, namun kesejahteraan petani masih menjadi tantangan. Selain itu, ketergantungan pada impor pangan masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo berupaya menjawab paradoks tersebut dengan memastikan kesejahteraan petani melalui harga beli gabah yang adil.
"Kami datang ke sini untuk melihat bagaimana proses implementasi dari kebijakan Presiden karena kita tahu Presiden Prabowo melalui pemerintah terus berusaha untuk memperkuat sektor pertanian dan juga sektor pangan," ujar Prita kepada awak media saat meninjau langsung puncak panen di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat, (21/3/2025).
Prita meyakini, pembelian harga gabah yang lebih tinggi dapat memotong praktik-praktik yang selama ini memiskinkan petani. Di mana, dia menduga ada praktik-praktik middleman yang selama ini memiskinkan petani.
Dalam proses implementasinya, dia tak menampik masih terdapat tantangan yang perlu disesuaikan. Namun, kemandirian pangan adalah hal mutlak yang tak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, agar program ini berjalan optimal, dia mendorong Perum Bulog untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik-praktik curang yang memiskinkan petani tersebut.
"Ada beberapa hal yang tentunya perlu untuk terus dikalibrasi dengan berbagai kebijakan baru pemerintah ini, termasuk juga upaya-upaya untuk mengedukasi petani itu sendiri. Bagaimana petani ini berkomitmen untuk menjual gabah yang memiliki kualitas yang baik. Karena bagaimanapun gabah yang memiliki kualitas yang baik, akan menghasilkan juga kualitas beras yang juga baik," tambah Prita Laura.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq menjelaskan, untuk memastikan harga beli gabah di angka Rp6.500 per kilogram, pihaknya melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri.
"Saya kira kita sudah mengimbau juga seperti katanya, bahwa bulog tidak sendiri, bersama dengan para penyuluh pertanian, kemudian teman-teman dari Babinsa, dari Babinkamtibmas itu, sama-sama memberikan pendampingan untuk sampai ke Bulog," jelas Marga.
Baca Juga: Rencana Kebijakan Pemerintah Ini Bikin Hidup Petani Tembakau Was-was
Hal ini diamini oleh Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Fadillah Rachmawati. Fadillah meyakini, keterlibatan TNI-Polri membuat program ini berjalan optimal. Pasalnya, Babinsa mendampingi petani sejak sebelum awal menanam hingga masa panen. Sehingga, mereka memiliki pengetahuan terkait lokasi panen gabah para petani.
Sebagai informasi, wilayah Solo Raya tengah mengalami puncak panen. Hingga April 2025, serapan gabah oleh Perum Bulog Surakarta diproyeksikan mencapai sekitar 28.000 ton setara beras. Serapan itu tersebar dari tujuh wilayah kerja yang meliputi enam kabupaten dan satu kota di Solo Raya mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. ***
