Infografis
Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, OMS, sektor swasta, dan masyarakat. Implementasi kebijakan GEDSI harus diperkuat, dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan harus diatasi.
Dengan kolaborasi multipihak dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.
Kebijakan inklusif adalah pendekatan yang menjamin semua orang, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program.
Tujuannya untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Kebijakan inklusif sangat penting untuk kelompok yang seringkali terpinggirkan, marginal, atau yang secara historis kurang mendapatkan perhatian, seperti penyandang disabilitas, minoritas etnis atau agama, dan kelompok berpenghasilan rendah.
Pendekatan inklusif ini menjadi sangat krusial, terutama mengingat bahwa keputusan-keputusan yang mempengaruhi lingkungan sering kali berdampak paling besar pada kelompok-kelompok yang rentan, termasuk masyarakat adat, komunitas yang berpenghasilan rendah, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.
Oleh karena itu, dengan memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan cara yang inklusif, tidak hanya dapat dijamin bahwa kepentingan dan kebutuhan dari seluruh spektrum masyarakat diakui dan ditangani secara adil dan menyeluruh, tetapi juga membantu dalam membangun kebijakan yang lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan.
