Infografis
Suara.com - Harapan baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk merambah sektor pertambangan semakin nyata. Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah membuka pintu lebar bagi UMKM untuk mengelola bisnis pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Namun, mimpi ini masih terganjal oleh satu hal krusial: Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum dan regulasi bagi keterlibatan UMKM di sektor ini.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum dan regulasi terkait kriteria hingga skema usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola bisnis pertambangan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya PP, UMKM belum dapat mengajukan permohonan IUP. PP ini nantinya akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kriteria UMKM yang berhak terlibat, skema pengelolaan bisnis pertambangan, hingga mekanisme pengawasan dan pembinaan.
Proses penyusunan PP ini sendiri melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Maman menjelaskan bahwa pembahasan antar kementerian ini masih terus berlangsung.
"Ini lagi dibahas di kementerian. Sabar, tidak boleh buru-buru," ujar Maman di Jakarta, Kamis (20/3/2025). "Secepatnya, ini sedang digarap, doakan saja," imbuhnya, menunjukkan optimisme bahwa PP ini akan segera rampung.
Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa hanya usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam bisnis tambang dan memiliki IUP. "Tidak (usaha mikro), tidak bisa (terlibat). Itu (yang bisa hanya) kecil dan menengah," tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku usaha yang terlibat memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk mengelola bisnis pertambangan.
Sebelumnya, Maman telah menyampaikan bahwa UU Minerba merupakan momentum penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan level usaha mereka. "Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya," kata Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Keterlibatan UMKM dalam sektor pertambangan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Selain menciptakan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing.
Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci Optimalkan UMKM agar Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi
Namun, keterlibatan UMKM dalam sektor pertambangan juga memiliki tantangan tersendiri. Diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan yang intensif agar UMKM dapat mengelola bisnis pertambangan secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal dan kerusakan lingkungan.
