Infografis
Suara.com - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah berupaya untuk mempekerjakan kembali hampir 25.000 pekerja federal yang dipecat. Hal ini dikarenakan setelah hakim memutuskan pemutusan hubungan kerja mereka adalah ilegal, dokumen pengadilan menunjukkan.
Pejabat di 18 departemen dan lembaga telah menyerahkan dokumen ke pengadilan federal yang merinci upaya mereka untuk mempekerjakan kembali pekerja percobaan yang diberhentikan untuk mematuhi perintah pengadilan.
Minggu lalu, dua hakim federal mengatakan PHK massal terhadap pekerja yang baru dipekerjakan adalah ilegal dan memerintahkan mereka untuk dipekerjakan kembali sambil menunggu proses pengadilan lebih lanjut. Pemecatan tersebut merupakan bagian dari upaya Trump untuk memangkas tenaga kerja federal, dibantu oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) milik miliarder Elon Musk.
Dilansir BBC, pengajuan yang diajukan di pengadilan federal Baltimore pada hari Senin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala PHK di seluruh pemerintah federal. Mereka mengungkap bahwa 7.600 orang telah diberhentikan dari Departemen Keuangan, 5.700 dari Departemen Pertanian, lebih dari 3.200 dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan ratusan dari departemen dan lembaga lainnya.
Banyak pekerja yang dipekerjakan kembali tidak akan langsung kembali bekerja. Mereka malah akan ditempatkan pada cuti administratif. Pada tanggal 13 Maret, Hakim James Bredar dari Maryland dan Hakim William Alsup dari California memerintahkan lembaga-lembaga tersebut untuk mempekerjakan kembali ribuan pekerja percobaan yang dipecat.
Putusan Hakim Bredar tidak menghentikan lembaga-lembaga tersebut untuk memecat para pekerja, tetapi mempersoalkan cara pemecatan tersebut. Keputusannya muncul setelah gugatan diajukan oleh 19 negara bagian yang dipimpin Demokrat dan Washington DC, yang berpendapat bahwa PHK massal akan memicu peningkatan klaim pengangguran dan menambah tekanan pada layanan sosial.
Dalam tanggapan selanjutnya terhadap upaya pemerintah untuk mempekerjakan kembali para pekerja, hakim tersebut mengatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah membuat "kemajuan yang berarti menuju kepatuhan". Secara terpisah, Hakim Alsup mengkritik keputusan untuk menempatkan pekerja yang dipekerjakan kembali pada cuti administratif, dengan mengatakan kepada pengacara pemerintah bahwa hal itu "tidak akan memulihkan layanan yang dimaksudkan oleh putusan pendahuluan".
Sebagai tanggapan, departemen kehakiman mengatakan dalam pengajuannya bahwa menempatkan pekerja pada cuti administratif adalah langkah pertama untuk mengembalikan mereka sepenuhnya. Departemen telah mengajukan banding atas kedua keputusan pengadilan federal tersebut.
Sebagai informasi, Amerika Serikat yang banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawan bahkan pekerja pemerintah. Perusahaan jasa penempatan kerja Challenger, Gray, dan Christmas, melaporkan data pemutusan hubungan kerja yang meningkat di tahun 2025.
Baca Juga: IHSG Anjlok, Bos BEI Salahkan Donald Trump
Diketahui, sebanyak 172.017 ribu masyarakat Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja pada bulan Februari. Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 245% dari pemutusan hubungan kerja yang diumumkan pada bulan Januari 2025. Tentunya ini merupakan otal tertinggi untuk bulan Februari sejak tahun 2009 dan total bulanan tertinggi sejak bulan Juli 2020.
