Infografis
Mereka menilai RUU ini berpotensi menghidupkan kembali "dwifungsi ABRI", sebuah konsep yang diterapkan pada era Orde Baru di mana militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan. Konsep ini dianggap sebagai salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi pada masa lalu.
Sejarah Dwifungsi ABRI dan Kaitannya dengan RUU TNI
Pada era Orde Baru, ABRI (sekarang TNI) memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Konsep ini memungkinkan militer untuk terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk penempatan perwira militer di jabatan-jabatan sipil. Namun, konsep ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan pengekangan kebebasan sipil.
Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia melakukan reformasi militer untuk memisahkan peran militer dari ranah politik. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan militer yang profesional dan netral, serta memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, dengan pengesahan RUU TNI, banyak pihak khawatir bahwa reformasi tersebut akan terkikis.
Pengesahan RUU TNI ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Masyarakat sipil dan aktivis HAM menyerukan agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan kembali pasal-pasal kontroversial dalam RUU ini.
Dengan adanya penolakan yang kuat dari masyarakat sipil, diharapkan pemerintah dan DPR dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menangani RUU TNI. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional dan netral, tanpa campur tangan dalam urusan sipil, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
