Infografis
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota Pemuda Pancasila tetap menjaga etika dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Arif Rahman, Sekjen PP, dalam keterangan resminya.
Larangan ini mendapat beragam respon dari netizen. Banyak yang mengapresiasi langkah tegas Pemuda Pancasila dalam menjaga integritas organisasi dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Seharusnya begini. Langsung keluarkan surat dari atas, biar yang di bawah ikutan," tulis salah seorang warganet di media sosial X.
"Semoga beneran ditindaklanjuti. Gak malah minta THR-THR-an padahal bukan karyawan. Kasian usaha kecil yang baru merintis," sambung akun lainnya.
Sayangnya, tidak sedikit pula yang mengaku masih ragu surat ini diikuti oleh bagian ormas terkait di daerah. "Apakah kenyataan di lapangan berbeda?" tulis akun P***ta.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi ormas lainnya untuk lebih menjaga etika dan tidak melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, terutama di momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya.
Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, Pemuda Pancasila seharusnya berperan menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan nasional, dan bukan malah melakukan aksi yang tidak sesuai dasar Pancasila.
Dengan adanya larangan ini, diharapkan Pemuda Pancasila dapat terus menjadi contoh ormas yang menjaga integritas dan etika dalam berorganisasi. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran ormas dalam mendukung pembangunan nasional.
Dengan demikian, Pemuda Pancasila berharap dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, sambil menjaga citra organisasi sebagai ormas yang profesional dan bertanggung jawab.
Baca Juga: 6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Terbaik Jelang Lebaran 2025
