Infografis
Suara.com - Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang terdiri dari Asosiasi Pilot Garuda (APG), Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA), dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Direksi yang merekrut dan menempatkan sejumlah mantan karyawan Group Lion Air dalam struktur manajemen perusahaan.
Sekretariat Bersama menilai kebijakan ini tidak transparan dan berpotensi mengganggu prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang selama ini telah dibangun.
"Selama ini Garuda Indonesia telah memiliki sumber daya manusia (SDM) internal yang kompeten, berintegritas, serta loyal terhadap perusahaan," tulis Sekretariat Bersama seperti yang dikutip, Kamis (20/3/2025).
Pada 5 Maret 2025, Sekretariat Bersama telah mengirimkan surat kepada Wamildan Tsani Panjaitan terkait permasalahan ini dan meminta agar 14 orang mantan karyawan Group Lion Air tersebut dinonaktifkan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Para karyawan Garuda menilai, rekrutmen dan penempatan ke-14 orang tersebut dilakukan tanpa transparansi dan tidak sesuai dengan ketentuan internal serta prinsip GCG. Sehingga, hal ini menimbulkan keresahan di kalangan karyawan Garuda Indonesia, terutama karena adanya kesenjangan dengan karyawan internal yang telah lama bekerja dan mengikuti aturan jenjang karir di perusahaan.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena tidak dilakukan dengan justifikasi kebutuhan bisnis yang jelas, serta mengabaikan aspek etika dan integritas perusahaan.
Beberapa dari 14 orang tersebut dikabarkan akan menempati jabatan strategis, bahkan hingga level Direksi di Garuda Indonesia Group. Polemik ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Garuda Indonesia. Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tercatat anjlok ke titik terendah, yakni Rp33 per lembar pada 18 Maret 2025.
Dengan situasi yang semakin meresahkan ini, Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan solusi dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka berharap adanya langkah konkret guna memulihkan stabilitas internal perusahaan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap maskapai nasional tersebut.
Sekretariat Bersama menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan tetap berpihak pada kepentingan internal serta prinsip tata kelola yang baik.
Baca Juga: Gerbong Eks Karyawan Lior Air Masuk Garuda Indonesia dan Digaji Tinggi, APG Protes
Klaim Transparan
Sebelumnya, Garuda tengah disorot publik soal daftar gaji staff Direktur Utama Wamildan Tsani yang nilai bisa mencapai Rp 1 miliar per bulan. Daftar gaji ini ini telah viral di Media sosial X.
Seperti dikutip dari akun X @BosPurwa, Selasa (4/3/2025), terunggah gambar yang memuat daftar gaji karyawan mantan pegawai Lion Air yang dibawa oleh Dirut Garuda Indonesia menjadi Karyawan Garuda Indonesia.
Dalam gambar tersebut, terdapat nama, besaran gaji, hingga jabatan sebanyak 14 orang. Adapun, total nilai gaji 14 orang itu sebanyak Rp975,75 juta.
Sejumlah nama yang tertera dalam daftar tersebut, saat ini memang tercatat sebagai CEOcOffice Specialist hingga Lead Professional di Garuda Indonesia yang bertugas membantu CEO dalam hal strategic function berdasarkan expertise masing-masing, mulai dari tataran perencanaan pengembangan bisnis, operasional, komersial, pengembangan jaringan hingga ukungan dalam lingkup general affairs.
Direktur Human Capital & Corporate Service Garuda Indonesia Enny Kristiani menyampaikan, perusahaan tentunya sangat memahami atensi publik yang timbul, menyusul berkembangnya informasi daftar nama pegawai tersebut di media sosial.
"Dapat kami pastikan Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan tata kelola organisasi dan human capital yang baik, termasuk dengan mengedepankan prinsip good corporate governance di dalamnya serta mengacu pada business & industrial practice yang berlaku," ujarnya seperti dikutiip dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).
Enny menyayangkan adanya penyebarluasan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi fakta. Dia pun meminta publik agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang validitas datanya belum dapat dipertanggungjawabkan
"Dapat kami tegaskan proses penerimaan pegawai tersebut, dilakukan sesuai ketentuan rekrutmen kepegawaian yang berlaku di Perusahaan, yakni keseluruhan pegawai tersebut berstatus sebagai pegawai pro hire dengan kontrak kerja waktu tertentu, di mana komponen remunerasi yang diterima, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan remunerasi kepegawaian Garuda Indonesia yang turut mengacu pada market benchmark industri yang berlaku saat ini," pungkas dia.
