Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta agar pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes ke PBB untuk memberikan sanksi tegas kepada negara Zionis Israel.
Hal ini disampaikan Sultan menyusul serangan masif Zionis Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza di tengah masa gencatan senjata Selasa kemarin.
Dilaporkan Al Jazeera, Lebih dari 400 orang tewas usai Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza, Palestina, pada Selasa (18/3). Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 404 orang tewas dalam serangan Israel.
"Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara kejam tidak bisa dibenarkan di belahan bumi manapun. Pembantaian terhadap masyarakat Gaza saat ini sangat memilukan hati umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa Ramadhan," ujar Sultan ditulis Rabu (19/3/2025).
Sultan mengatakan rezim Zionis Israel telah ingkar terhadap kesepakatan gencatan senjata bersama Hamas di Gaza. Dan mereka secara sengaja membunuh ratusan anak dan wanita yang tidak berdosa.
"Saya kira kejahatan kemanusiaan yang mengarah pada genosida ini harus dikutuk dan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu bersikap untuk mendesak Internasional crime court (ICC) segera menangkap dan mengadili PM Israel Benyamin Netanyahu," tegasnya.
Lebih lanjut Sultan berharap agar Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa (DK PBB) harus diperingatkan untuk memberikan tindakan dan saksi tegas kepada Israel.
"PBB harus memberikan sanksi tegas kepada Israel dengan meminta semua negara untuk melakukan embargo ekonomi khususnya dalam jual beli senjata dengan negara Zionis tersebut", tutupnya.
Gencatan senjata, sebuah istilah yang seringkali menghiasi tajuk berita di tengah konflik bersenjata, merupakan sebuah perjanjian formal antara pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan sementara aksi kekerasan.
Baca Juga: Gencatan Senjata di Ujung Tanduk: Rusia dan Ukraina Saling Serang Usai Kesepakatan Awal!
Lebih dari sekadar jeda dalam pertempuran, gencatan senjata dapat menjadi momen krusial yang membuka jalan bagi dialog, negosiasi, dan bahkan perdamaian yang berkelanjutan.
Namun, efektivitas dan durabilitas gencatan senjata sangat bergantung pada niat baik, kepercayaan, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
Secara definisi, gencatan senjata adalah kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berperang untuk menghentikan permusuhan untuk jangka waktu tertentu.
Gencatan senjata bisa bersifat lokal dan terbatas, hanya mencakup wilayah geografis tertentu atau jenis senjata tertentu, atau bisa juga bersifat nasional dan komprehensif, menghentikan semua bentuk kekerasan di seluruh wilayah konflik.
Durasi gencatan senjata pun bervariasi, mulai dari beberapa jam untuk tujuan kemanusiaan, hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dalam upaya mencari solusi politik. Tujuan utama dari gencatan senjata sangat beragam.
Dalam konteks kemanusiaan, gencatan senjata seringkali digunakan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil yang membutuhkan, mengevakuasi korban luka, atau memberikan waktu bagi masyarakat untuk menguburkan jenazah.
Dalam konteks politik, gencatan senjata dapat menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk melakukan negosiasi, mencari kompromi, dan merumuskan kerangka kerja untuk perdamaian.
Gencatan senjata juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai, mengurangi eskalasi konflik, dan mencegah terjadinya kekerasan yang lebih besar.
Namun, sejarah mencatat bahwa banyak gencatan senjata yang gagal mencapai tujuannya. Beberapa faktor dapat menyebabkan kegagalan gencatan senjata, termasuk kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai, pelanggaran gencatan senjata oleh salah satu pihak, perbedaan interpretasi mengenai ketentuan gencatan senjata, dan campur tangan pihak ketiga yang memperkeruh suasana.
Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai juga dapat menggagalkan gencatan senjata, di mana pihak yang lebih kuat mungkin merasa tidak perlu untuk berkompromi atau menghormati kesepakatan.
Untuk memastikan keberhasilan gencatan senjata, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, diperlukan adanya mediator yang netral dan terpercaya untuk memfasilitasi negosiasi dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan gencatan senjata.
Kedua, mekanisme pemantauan dan verifikasi yang kuat harus diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran gencatan senjata. Ketiga, sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar gencatan senjata untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.
Keempat, perlu adanya upaya untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai melalui dialog, pertukaran informasi, dan proyek-proyek kerjasama.
Gencatan senjata bukanlah solusi ajaib untuk mengakhiri konflik. Namun, ketika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, gencatan senjata dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kekerasan, membuka ruang bagi dialog, dan membangun jembatan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Keberhasilan gencatan senjata sangat bergantung pada komitmen, kepercayaan, dan kemauan politik dari semua pihak yang terlibat untuk mengakhiri permusuhan dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, gencatan senjata dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan dunia yang lebih damai dan aman bagi semua.
