Infografis
Modantara mencatat bahwa beberapa aplikator telah memberikan tanggapan terkait imbauan ini, dengan mempertimbangkan aspek operasional dan model kemitraan yang diterapkan. Sebagian aplikator menyatakan akan mengevaluasi mekanisme pemberian insentif tambahan, sementara yang lain menyatakan ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebijakan ini.
Modantara menegaskan bahwa surat edaran maupun imbauan tersebut bukanlah regulasi yang mengikat secara hukum. Mereka berpendapat bahwa pemberian BHR tidak dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha, dan setiap perusahaan berhak menentukan kriteria produktivitas dalam mempertimbangkan pemberian bonus.
Modantara juga menyoroti perlunya kebijaksanaan dari Kemnaker dalam mendengar dan memilah masukan yang disampaikan, terutama dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat. Mereka menekankan pentingnya mencermati keabsahan suara dari pihak-pihak yang mengatasnamakan serikat dan perwakilan pengemudi.
"Jika kebijakan hanya didasarkan untuk semata-mata memuaskan seruan dari pihak-pihak yang tidak berada di dalam ekosistem, tentulah dapat berakibat fatal," ujar Agung.
Lebih jauh, Modantara menyoroti tuntutan agar status mitra diangkat menjadi pekerja tetap. Mereka menilai narasi ini menyesatkan dan tidak mempertimbangkan realitas industri, serta dapat membatasi kesempatan kerja bagi jutaan mitra.
"Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka jutaan mitra yang selama ini menikmati fleksibilitas, akan kehilangan sumber pendapatan alternatif mereka," jelas Agung.
Modantara berharap pemerintah mengedepankan asas kebermanfaatan dan bijaksana dalam membuat kebijakan ekonomi gig, dengan mendasarkan pada data yang objektif dan kajian dampak yang mumpuni, serta mendengar berbagai perspektif melalui dialog dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini," pungkas Agung.
Modantara mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mitra dan industri secara keseluruhan.
Baca Juga: Cara Melaporkan Perusahaan yang Tidak Bayar THR Karyawan
