PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

Iwan Supriyatna Suara.Com
Senin, 17 Maret 2025 | 10:26 WIB
PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025
PosIND telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

“Proses antaran ini kita lakukan untuk penerima manfaat yang sakit, yang difabel, kemudian yang memang tidak bisa datang ke Kantorpos. Sebenarnya kita membuka ruang juga untuk misalnya penerima karena kondisi tertentu menyampaikan, ‘saya minta tolong diantarlah’. Itu bisa juga kita lakukan, asal mereka sampaikan lebih awal,” jelas Haris.

Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Pos Indonesia juga menggunakan metode atau strategi yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Ya, metode door to door menjadi andalan utama yang diterapkan Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran di wilayah 3T ini.

Namun, agar pelaksanaan metode ini berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.

"Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet," tambah Haris.

Dalam menjalankan amanah ini, PT Pos Indonesia (Persero) menekankan pentingnya integritas kepada seluruh karyawannya. PosIND menegaskan program penyaluran Bansos ini merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.

"Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat," katanya.

Haris pun memastikan dalam proses penyaluran tidak boleh ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan.

“Kami terus mengingatkan kawan-kawan saya untuk betul-betul punya integritas bahwa ini menjadi amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Jadi kita buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” tegas Haris.

Melihat masa depan, Haris menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial.

Baca Juga: 6.961 KPM di Tanjungpinang Tercatat Terima Bansos Sembako PKH

“Ke depan memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk juga rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos, ya. Jadi Pos akan hadir, ya. Sejujurnya kita pun PosIND ini sama seperti perbankan. Kami punya rekening giro, ya,” tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI