Infografis
Suara.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapi cecaran para anggota Komisi VI DPR RI terhadap PT Pertamina (Persero) soal dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Terutama, soal usulan Anggota Komisi VI DPR yang meminta adanya kompensasi dari kisruh di masyarakat.
Menurut Erick, BUMN tidak serta merta mengeluarkan kebijakan terkait usulan tersebut. Sebab, perusahaan pelat merah memiliki mekanisme tersendiri, dan memang diusahakan adanya perbaikan.
"Tentukan mekanisme yang ada di pemerintahan, di DPR, ataupun di Pertamina tentukan ada mekanisme sendiri. Tentu semua juga perlu kajian," ujar Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Erick melanjutkan, dalam suatu kasus korupsi memang tidak bisa disatukan dalam manajemen korporasi. Artinya, operasional korporasi dengan kasus korupsi itu berjalan sendiri-sendiri.
"Yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung. Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan," jelas dia
Ketua Umum PSSI ini memberi contoh kasus korupsi di Garuda Indonesia. Dalam prosesnya, kasus korupsi Garuda Indonesia berjalan, sekaligus proses restukturisasi keuangannya juga berjalan.
"Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran daripada korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi hal ini justru menghambat daripada restrukturasi korporasi itu, atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," beber Erick.
Bos Pertamina Kena Damprat
Baca Juga: Alasan Erick Thohir Tunjuk Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkena dampratan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR, ketika menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/3/2025).
